Sidak Rutan Anak Air Padang, Ombudsman: Pelihara Burung di Rumah Saja

Sidak Rutan Anak Air Padang, Ombudsman: Pelihara Burung di Rumah Saja

Foto bersama usai sidak di Rutan Anak Air Padang dan Lapas Perempuan (ist)

Langgam.id - Hari pertama kerjas usai cuti Lebaran 1440 Hijriah, Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) turut melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lapas Perempuan dan Rutan Anak Air Padang, Senin (10/6/2019).

Plt Kepala Ombudsman Sumbar Adel Wahidi mengatakan, dalam sidak pertama ke Rutan Anak Air Padang, pihaknya menemukan tingkat kunjungan ke dalam Rutan meningkat dibandingkan hari-hari biasa.

"Biasanya sekitar 100 orang perhari. Pasca lebaran kunjungan mencapai 300 orang," kata Adel.

Ombudsman juga mengecek keberfungsian seluruh fasilitas yang ada di dalam Rutan. Seperti toilet, kamar mandi, kamar tidur, klinik, dapur dan ruang kunjungan. Pihaknya juga mendengarkan keluhan-keluhan pelayanan dari warga binaan.

Ombudsman juga mengendus adanya praktik pungutan liar (pungli) terhadap warga binaan Rutan Anak Air.

"Katanya sih iuran, dikutip Rp10 ribu setiap orang atau 120 ribu setiap kamar. Uang itu untuk menyewa tenda yang digunakan untuk menerima kunjungan keluarga Napi dan dan untuk salat Idul Fitri," katanya.

Selain itu, Adel juga menerima keluhan Napi soal air bersih. Sebab, untuk keperluan sehari-hari, warga binaan juga membayar iuran untuk membeli galon Rp10 ribu pergalon.

Parahnya lagi, ruang pustaka yang seharusnya tempat membaca, malah digunakan oleh oknum petugas Rutan untuk memelihara burung. "Saya meminta kepada kepala Rutan, Pak Azhar untuk meminta Kepala Pengamanan Rutan memelihara burung di rumah saja. Pustaka diaktifkan lagi seperti sedia kala," katanya. (Rahmadi/RC)

 

Baca Juga

Walhi Sumatra Barat secara resmi melaporkan dugaan maladministrasi terkait penundaan pembongkaran bangunan hotel
Walhi Laporkan Dugaan Maladministrasi Soal Penundaan Pembongkaran Hotel di Lembah Anai ke Ombudsman
Soal Kasus PT LIN dan KPP MAK di Pasaman Barat, Ombudsman RI Datangi Pemprov Sumbar
Soal Kasus PT LIN dan KPP MAK di Pasaman Barat, Ombudsman RI Datangi Pemprov Sumbar
Pengawasan Dokumen Adminduk, Ombudsman RI Kunjungi Kota Padang
Pengawasan Dokumen Adminduk, Ombudsman RI Kunjungi Kota Padang
Ombudsman Temukan Indikasi Maladministrasi Pencairan KUR di BRI Padang
Ombudsman Temukan Indikasi Maladministrasi Pencairan KUR di BRI Padang
Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) telah menuntaskan penilaian kepatuhan. Hasilnya secara nasional telah diumumkan.
18 Kabupaten/Kota di Sumbar Raih Rapor Hijau dari Ombudsman, 1 Daerah Zona Kuning
Sebanyak 329 laporan masyarakat diterima Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) pada 2023 lalu. Jumlah tersebut naik dibandingkan 2022
Ombudsman Sumbar Terima 329 Laporan Masyarakat Sepanjang 2023