Sekuel Kedua “Dirty Vote o3” Dirilis Hari Ini: Membaca Kartu Politik Oligarki lewat “Otot, Otak, Ongkos”

Langgam.id – Tim pembuat Dirty Vote kembali mengguncang panggung dokumenter politik dengan merilis sekuel kedua bertajuk “Dirty Vote o3” hari ini. Film yang berdurasi sekitar 4 jam ini hadir tepat sehari menjelang genapnya satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, membawa analisis mendalam soal dinamika oligarki dan potensi arah otoritarianisme di Indonesia.

Sutradara Dandhy Dwi Laksono menyatakan film ini tak sekadar merangkum kegelisahan yang beredar di media sosial atau pemberitaan. “Kami memaparkan analisis berbasis riset untuk membaca arah perilaku rezim Prabowo–Gibran dan koalisinya di masa depan,” ujar Dandhy.

Film ini menempatkan pembacaan politik pada kerangka o3, otot (politik), otak (hukum), dan ongkos (ekonomi), sebagai kunci penguatan kendali oligarki.

Menurut produser Joni Aswira, format film masih melanjutkan gaya explanatory documentary yang menjadi ciri khas Dirty Vote: presentasi akademik dikonversi menjadi visual yang naratif dan mudah diikuti. “Secara teknis tidak jauh berbeda dari film pertama, namun persiapan kali ini lebih panjang karena kami merumuskan temuan dari refleksi satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran,” jelas Joni, Minggu (19/10/2025).

Satu kejutan di sekuel ini adalah hadirnya wajah baru: seorang peneliti dan ekonom muda yang berperan sebagai ‘bintang’ analisis.

Dirty Vote o3 dikerjakan kolaboratif, menggabungkan jurnalis, peneliti, akademisi, aktivis, dan tim kreatif. Sehingga walau panjang, film dirancang agar tetap menarik dan edukatif. Film pertama yang mengusung genre serupa tercatat ditonton puluhan juta kali di beberapa kanal YouTube; berdasarkan itu, Joni optimis sekuel empat jam ini akan tetap dinanti publik sebagai tontonan edukasi politik kewargaan.

Sekuel kedua dapat disaksikan mulai hari ini di kanal YouTube Dirty Vote. Dengan tajuk kuat dan momentum strategis, Dirty Vote o3 menantang publik untuk membaca lebih awal dan kritis kartu-kartu politik yang mungkin menentukan wajah demokrasi Indonesia mendatang. (*/Yh)