Langgam.id - Pemerintah Kota (Pemko) Padang tetap melakukan sekolah tatap muka meski masih berstatus PPKM level 4
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Padang Arfian mengatakan, keputusan melanjutkan sekolah tatap muka ini berdasarkan rapat dengan SKPD Pemko Padang menyikapi intruksi Mendagri.
Hanya saja, kegiatan para siswa di sekolah lebih diarahkan pada kegiatan vaksin covid-19 dan kegiatan ekstrakulikuler.
"Dalam bentuk membersihkan lingkungan sekolah, kegiatan olahraga untuk meningkatkan imun anak-anak dan lainnya," kata Arfian dalam keterangannya, Rabu (6/10/2021).
Ia mengatakan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Disdikbud) Padang juga akan betul-betul mengawasi penerapan protokol kesehatan di sekolah.
Jika nantinya ditemukan siswa atau guru yang terkonfirmasi positif covid-19, maka belajar tatap muka akan diberhentikan sementara waktu.
"Kita berharap tidak ada klaster-klaster covid-19 di sekolah nanti," ungkapnya.
Untuk itu ia mengingatkan para siswa dan selalu mematuhi protokol kesehatan saat di sekolah.
Ia menekankan, pembelajaran tatap muka di sekolah dengan jumlah siswa dibatasi 50 persen dan siswa juga wajib vaksin.
Baca juga: Kebijakan Berubah-ubah, Pemko Padang Pastikan Sekolah Tatap Muka Tetap Berjalan
"Siswa yang dibolehkan belajar tatap muka di sekolah, apabila siswa bersangkutan sudah divaksin covid-19," tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Kota Padang Amrizal Rengganis menegaskan sekolah tatap muka tetap berjalan seperti biasa.
Hal tersebut berbeda dengan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang yang menunda pembelajaran tatap muka berdasarkan Surat Edaran (SE) 421.1/6985/Dikbud/Dikdas.01/2021.
“Kita memang sedang mencoba melakukan sekolah tatap muka di Padang, tapi kalau ada peserta didik yang ingin secara daring juga silahkan,” ujarnya dalam siaran persnya Selas (5/10/2021).
Terkait dengan beredarnya SE tersebut, Amrizal menyebutkan akan menelusurinya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk mencabut surat edaran tersebut.
“Kita sudah minta melalui Kepala Disdikbud untuk mencabutnya kembali,” ujarnya.
