Langgam.id — Pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati Rp17.300 per dolar Amerika Serikat (AS) dalam beberapa pekan terakhir, disertai koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan derasnya arus modal asing keluar dari pasar domestik, memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi nasional.
Ekonom Universitas Andalas (UNAND), Hefrizal Handra, menilai situasi tersebut belum dapat dikategorikan sebagai krisis ekonomi. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi saat ini merupakan ujian serius terhadap ketahanan ekonomi Indonesia.
“Ini bukan krisis, tetapi jelas ujian yang serius. Jika tekanan global berlanjut tanpa respons kebijakan yang kuat dan kredibel, kondisi ini bisa berkembang menjadi krisis,” ujar Hefrizal dikutip, Kamis (7/5/2026).
Menurut dia, tekanan terhadap rupiah dan pasar keuangan domestik tidak bisa dilepaskan dari situasi global yang masih penuh ketidakpastian. Penguatan dolar AS, arah suku bunga global yang belum jelas, hingga meningkatnya tensi geopolitik membuat investor global cenderung lebih berhati-hati.
Di sisi lain, lonjakan harga minyak dunia yang kembali menembus 100 dolar AS per barel turut memperbesar tekanan terhadap ekonomi nasional, terutama karena Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap impor energi.
“Tekanan global saat ini bersifat persisten, tidak lagi sementara. Ini yang membuat tekanan terhadap rupiah menjadi lebih panjang,” katanya.
Meski demikian, Hefrizal menilai pelemahan rupiah saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Berdasarkan pendekatan purchasing power parity (PPP), nilai tukar rupiah seharusnya berada di kisaran Rp15.000 per dolar AS.
Dengan posisi aktual yang berada di sekitar Rp17.200 per dolar AS, rupiah dinilai mengalami pelemahan berlebih atau overshooting sekitar 14 hingga 15 persen.
“Artinya, rupiah saat ini diperdagangkan di bawah nilai wajarnya, lebih dipengaruhi sentimen dan arus modal dibandingkan fundamental ekonomi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kenaikan Credit Default Swap (CDS) Indonesia yang menunjukkan meningkatnya persepsi risiko investor terhadap pasar domestik. Kondisi itu mendorong investor asing menarik dana dari aset berdenominasi rupiah, baik di pasar obligasi maupun saham.
Dalam pandangannya, situasi saat ini memiliki kemiripan dengan periode taper tantrum tahun 2013 maupun krisis pandemi Covid-19 pada 2020. Namun, terdapat perbedaan penting karena tekanan kini lebih dominan terjadi di pasar valuta asing.
Sementara itu, IHSG masih relatif mampu bertahan di kisaran 6.900 hingga 7.100 meski mengalami koreksi.
“Pasar valas saat ini bereaksi lebih cepat terhadap risiko dibandingkan pasar saham. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran lebih banyak terkait stabilitas eksternal dan fiskal,” katanya.
Hefrizal menambahkan, kenaikan harga minyak juga meningkatkan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui membengkaknya subsidi dan kompensasi energi.
Di saat bersamaan, kebijakan efisiensi belanja dan penurunan transfer ke daerah dinilai memperkuat persepsi pasar bahwa ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Kombinasi faktor tersebut memicu penyesuaian risiko (risk repricing) terhadap Indonesia.
Kendati demikian, ia menilai fundamental ekonomi nasional masih relatif terjaga dan sektor riil belum menunjukkan tanda-tanda kontraksi signifikan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter agar tekanan terhadap rupiah dan pasar keuangan tidak semakin dalam.
“Ketahanan ekonomi tidak cukup dibangun dari respons jangka pendek. Kita perlu memperkuat fondasi agar lebih tahan terhadap gejolak global,” pungkasnya.
