Langgam.id – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan meminta upaya pengalihan mata pencarian masyarakat sekitar Danau Maninjau, Kabupaten Agam dari usaha Keramba Jaring Apung (KJA) segera dilakukan.
Hal itu dilakukan agar percepatan revitalisasi danau bisa segera dimulai. Pengalihan ke mata pencarian baru dilakukan terlebih dulu, kemudian melakukan pengurangan KJA. Hal ini disampaikan saat rapat virtual diikuti sejumlah kementrian, Gubernur Sumbar dan Bupati Agam, Rabu (16/6/2021).
Ia mengatakan berdasarkan penelitian LIPI pada 2017, 90 persen penyebab pencemaran Danau Maninjau adalah akibat sendimen sisa pakan KJA. Maksimal di Maninjau hanya bisa menampung 6000 unit. Namun jumlahnya sekarang sudah jauh melampaui.
“Karena itu harus segera dipindahkan dengan skema lain seperti perikanan darat. Untuk percepatan maka harus ada tenggat waktu yang jelas pada setiap langkah yang diambil dalam upaya revitalisasi. Kalau bisa akhir bulan ini sudah bisa dimulai,” ujarnya.
Ia meminta Kapolda, Danrem hingga Kepala Kejaksaan Tinggi memberikan dukungan penuh dalam upaya mengurangi jumlah KJA di Maninjau. Anggaran untuk pengalihan mata pencarian masyarakat itu diperkirakan membutuhkan Rp 42 miliar.
Dana itu dibebankan pada Pemprov Sumbar dan Kabupaten Agam. Sementara anggaran untuk menyelesaikan persoalan sendimen yang telah menumpuk di dasar danau diperkirakan sebesar Rp 237 miliar dari Kementerian PUPR.
Upaya revitalisasi itu dilakukan lintas kementerian, di antaranya Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Desa hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah melaksanakan program dukungan.
Sementara itu Mentri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebut untuk merevitalisasi Danau Maninjau itu seharusnya seluruh KJA dibersihkan dan dipindahkan dengan skema perikanan darat. Dengan demikian, prosesnya akan lebih cepat.
Terkait rencana itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pihaknya sudah merencanakan sejumlah alternatif yang bisa diambil oleh masyarakat pekerja KJA setelah meninggalkan usaha lamanya.
Diantaranya bidang perikanan yaitu pengalihan keramba ke perikanan tangkap dan kolam darat, bidang ekonomi kreatif dan pariwisata, bidang pertanian, UKM dan peternakan.
Namun untuk kebutuhan anggaran yang mencapai Rp42 miliar, ia berharap akan ada bantuan dari pemerintah pusat karena kondisi keuangan daerah masih terdampak pandemi covid-19.
Ia merinci masyarakat sekitar danau yang benar-benar menjadi pekerja dan akan dialihkan mata pencariannya ke bidang lain berjumlah 587 orang dengan jumlah bantuan sekitar Rp30 juta per orang.
“Kami berharap ada bantuan dari pusat untuk bisa segera merealisasikan rencana ini,” ujarnya. (Rahmadi/ABW)
