Langgam.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menjajaki kerja sama dengan Badan Bank Tanah untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah negara. Salah satu potensi yang dibahas adalah tanah di kawasan Bukit Gombong, Kabupaten Solok, yang berpeluang dimanfaatkan untuk mendukung reforma agraria dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penjajakan tersebut dilakukan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat bertemu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Mahyeldi mengatakan, peluang kerja sama itu perlu dikaji lebih lanjut agar pemanfaatan tanah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah.
“Pembicaraan kemarin baru penjajakan awal. Kita perlu mempelajarinya lebih detail di tingkat internal, sehingga kebijakan yang nantinya kita ambil betul-betul tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Mahyeldi saat dikonfirmasi di Padang, Sabtu (10/10/2026).
Ia menjelaskan, pemanfaatan tanah negara di kawasan Bukit Gombong menjadi salah satu opsi yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pengelolaan tanah itu berpotensi mendukung pelaksanaan reforma agraria, termasuk kemungkinan redistribusi tanah kepada masyarakat atau petani penggarap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, Mahyeldi menegaskan, rencana tersebut masih dalam tahap penjajakan dan belum menjadi keputusan. Pemprov Sumbar akan meminta perangkat daerah terkait mempelajari aspek teknis dan peluang kerja sama sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Menurutnya, pemanfaatan tanah perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah, kebutuhan masyarakat, aspek lingkungan dan budaya, serta arah pembangunan daerah.
“Yang kita harapkan bukan hanya tanahnya bisa dimanfaatkan, tetapi bagaimana pemanfaatan tersebut memberikan nilai tambah, membuka peluang ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan bahwa lembaga tersebut dibentuk pemerintah untuk menjamin ketersediaan tanah bagi berbagai kepentingan, mulai dari kepentingan umum dan sosial hingga pembangunan, pemerataan ekonomi, serta reforma agraria.
Hakiki mengatakan, Badan Bank Tanah juga dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan tanah agar lebih produktif dan memberikan manfaat yang lebih luas.
“Kehadiran kita adalah untuk membantu daerah dalam aspek pengelolaan aset tanah agar menjadi lebih produktif,” kata Hakiki saat bertemu Mahyeldi.
Melalui penjajakan ini, Pemprov Sumbar akan mendalami potensi kerja sama yang dapat dikembangkan bersama Badan Bank Tanah. Pemerintah daerah berharap pemanfaatan tanah dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus mendorong pemerataan akses terhadap tanah, dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing pihak dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sumbar, Ahdiyarsyah; Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Nolly Eka Mardianto; serta Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perkimtan, Antos Lukman. (HER)
