Langgam.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendorong penguatan sistem data kebencanaan melalui penyempurnaan aplikasi Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi (SAPILIN).
Penguatan aplikasi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di Sumbar yang memiliki risiko berbagai jenis bencana.
Upaya tersebut dibahas Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Arry Yuswandi saat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Jakarta, Kamis (24/9/2026) lalu.
Dalam pertemuan itu, Arry diterima langsung Direktur Jenderal Linjamsos Kemensos RI Prof. Dr. Agus Zainal Arifin, S.Kom., M.Kom., bersama sejumlah anggota Tim Pokja Ditjen Linjamsos. Pertemuan tersebut juga dihadiri pejabat dari Dinas Sosial dan BPBD Sumbar.
Arry mengatakan, Sumbar membutuhkan sistem data kebencanaan yang terintegrasi karena hampir seluruh jenis bencana berpotensi terjadi di daerah tersebut.
“Dalam pertemuan ini, kami berkoordinasi dan berkonsultasi seputar kesiapsiagaan dan penanggulangan kebencanaan, sekaligus mengajukan permintaan dukungan atas penyempurnaan aplikasi Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi atau yang kita singkat dengan SAPILIN,” kata Arry.
Ia menyebut Sumbar sebagai daerah “supermarket bencana” karena memiliki potensi berbagai ancaman bencana. Kondisi tersebut membutuhkan pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi agar pemerintah dapat mengambil langkah penanganan secara lebih tepat.
Menurutnya, Sumbar saat ini telah memiliki dashboard data kebencanaan terintegrasi. Namun, sistem tersebut masih perlu dikembangkan melalui aplikasi SAPILIN agar pengelolaan data kebencanaan dapat semakin optimal.
“Sumbar adalah daerah ‘supermarket bencana’, di mana semua jenis bencana berpotensi terjadi, sehingga diperlukan data kebencanaan yang terintegrasi. Meskipun Sumbar saat ini telah memiliki dashboard data kebencanaan terintegrasi, tetapi hal itu masih perlu disempurnakan dengan sebuah aplikasi yang dinamai SAPILIN,” ujarnya.
Karena itu, Pemprov Sumbar meminta dukungan Kemensos secara berkesinambungan dalam berbagai program yang berkaitan dengan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.
Dukungan yang diharapkan antara lain mencakup pengungsian dan pemenuhan kebutuhan dasar, pembentukan dan penguatan Kampung Siaga Bencana (KSB), serta penyediaan, pengelolaan dan pendistribusian logistik bencana.
Selain itu, dukungan juga diharapkan melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana (Tagana), pemberian bantuan uang duka bagi keluarga terdampak bencana, serta bantuan untuk mendukung pemulihan ekonomi keluarga terdampak bencana.
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Linjamsos Kemensos menekankan pentingnya peta rawan bencana sebagai salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan.
Arry mengatakan, Kemensos juga menyampaikan dukungan terhadap upaya penanggulangan bencana di Sumbar sesuai ketentuan yang berlaku.
“Setelah kami paparkan, Bapak Dirjen Linjamsos menyampaikan bahwa peta rawan bencana bersifat sangat penting, dan dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan titik lokasi yang aman dari risiko bencana (zona hijau),” katanya.
Selain dukungan program, Kemensos juga menyatakan kesediaannya untuk menjalin kerja sama dengan Pemprov Sumbar dalam memperkuat kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.
“Beliau juga menyatakan dukungan dan komitmen untuk membantu penanggulangan bencana sesuai ketentuan yang berlaku, serta bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana,” pungkas Arry. (HER)
