Langgam.id - Realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Payakumbuh masuk peringkat 6 di Indonesia. Data tersebut dirilis rilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat rapat percepatan realisasi APBD, Senin (26/12/2022).
Rapat yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian itu diikuti secara virtual oleh pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten seluruh Indonesia.
Pemko Payakumbuh di situs resminya pada Selasa (27/12/2022) merilis, dalam rapat tersebut, disebutkan realisasi belanja Pemko Payakumbuh hingga Senin adalah sebanyak 86,94 persen.
Itu artinya, dari total Rp754.366.375.122 APBD Payakumbuh yang ditetapkan dalam APBD perubahan, yang terealisasi hingga Senin adalah sekitar Rp655 miliar, atau masih bersisa sekitar Rp99 miliar.
Selain itu, Kota Payakumbuh juga masuk 20 besar nasional pemerintah kota dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2022 sebesar 97,98 persen, di urutan ke 14.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mengatakan capaian realisasi tersebut, karena komitmen pemko mendorong percepatan penyerapan anggaran.
“Karena belanja pemerintah akan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, terlebih dampak pandemi Covid-19 hingga saat ini masih dirasakan disemua sektor,” kata Rida.
Ia meminta perangkat daerah terus melakukan percepatan realisasi anggaran dan melaporkan secara berkala, termasuk kendala serta solusi dalam upaya percepatan.
“Jangan mengulang kebiasaan yang seakan menjadi tradisi tahunan, kegiatan dan program dikebut di akhir tahun, budaya tidak sehat itu harus dihentikan,” tegasnya.
Di sisi lain, Rida juga mengapresiasi kinerja perangkat daerah terkait dalam capaian realisasi pendapatan APBD, yang terus didorong untuk melakukan inovasi-inovasi dalam menggali pendapatan, termasuk inovasi dalam optimalisasi perpajakan daerah.
“Ekonomi Kota Payakumbuh ditopang oleh perdagangan dan jasa, optimalisasi menggali PAD harus disertai dengan langkah dan kebijakan strategis serta inovasi yang terbarukan, agar PAD diperoleh bagi daerah secara maksimal, yang pada akhirnya mampu mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk komit menggenjot realisasi pendapatan dan belanjanya setiap tahun, karena realisasi belanja baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi tulang punggung utama untuk mendorong perekonomian.
Adapun pemerintah kota dengan realisasi belanja terbesar di Indonesia di urutan pertama ada Kota Tanjung Pinang 88,96 persen, kemudian disusul Semarang 88,37 persen, Langsa 87,97 persen, Gunung Sitoli 97,93 persen, dan Sukabumi 87,09 persen.
Sementara itu, adapun pemerintah kota dengan realisasi pendapatan terbesar di Indonesia di urutan pertama ada Banjar Baru, kemudian disusul Samarinda, Bontang, Denpasar, Madiun, Kediri, Baru, Tanjung Pinang, Magelang, Tangerang Selatan, Mojokerto, Tangerang dan Sukabumi. (*/SS)
—
