Realisasi Belanja APBD 2022 Sumbar Masih 83,96 Persen, Pemprov Kejar Target 94 Persen

Calon Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, formasi cpns

Kantor Gubernur Sumbar. (Foto: CU)

Langgam.id – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah merealisasikan 83,96% Anggaran Belanja Pemerintah Daerah per Selasa 20 September 2022. Data tersebut berdasarkan Rekapitulasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD), dari Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Sumbar.

Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Wadarusmen menyebutkan, per tanggal 18 Desember kemarin, Sumbar berada di posisi nomor 5 tertinggi di Indonesia untuk realisasi belanja.

Menjawab kritik soal sisa anggaran masih di atas Rp1 triliun, Wadarusmen mengatakan angka realisasi anggaran masih bergerak terus. “Saat ini sudah di angka 1,1 triliun,” ucapnya.

Asisten Sekdaprov Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu menyebutkan, masih ada waktu sampai akhir tahun untuk terealisasi. Estimasi pemprov realisasi belanja APBD Sumbar tahun ini bisa mencapai estimasi 94%.

“Kita sudah memperkirakan dan sudah berkoordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, kawan-kawan yang telah membelanjakan APBD, itu sudah kita prediksikan 94% atau 90% ke atas,” ujarnya.

Baca Juga: Belanja APBD Sumbar Masih Bersisa Lebih Rp1 Triliun, Pemprov: Masih Terus Berproses

Hal ini terus bergerak terus dan berproses tutur Wadarusmen. Penyedia terus memfasilitasi bagaimana kontraktor bisa cepat menyelesaikan pekerjaannya. Dan kontraktor sedang bekerja dan melakukan finishing sesuai prosedur.

“Orang kan mencairkan uang di OPD, masih ada pekerjaan yang masih jalan, kalau belum selesai tentu belum bisa dibayar. Itu kan proses. Kalau telah selesai pekerjaan, sudah di cek PHO/FHO nya, baru dibayarkan,” tuturnya.

PHO dan FHO sendiri adalah proses serah terima pekerjaan mencakup serah terima hasil pekerjaan pertama (PHO), kemudian masa pemeliharaan (warranty period), dan yang terakhir serah terima pekerjaan akhir (FHO) yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). (Dharma Harisa/SS)

Baca Juga

1,9 Juta Pekerja di Sumbar Belum Terlindungi Jaminan Sosial, Pemprov Luncurkan Gerakan ASN Peduli
1,9 Juta Pekerja di Sumbar Belum Terlindungi Jaminan Sosial, Pemprov Luncurkan Gerakan ASN Peduli
Pemprov Sumbar Usulkan 4 Program Prioritas ke KKP
Pemprov Sumbar Usulkan 4 Program Prioritas ke KKP
Ilustrasi kekerasan anak. (Dok. Istimewa)
10 Fakta Mencemaskan Kekerasan Anak di Sumbar yang Naik Drastis, Korban Dilecehkan hingga Disiksa Ayah Kandung
Walhi Bakal Laporkan Pemprov Sumbar-Polda ke Kapolri hingga DPR RI Soal Tambang Ilegal 
Walhi Bakal Laporkan Pemprov Sumbar-Polda ke Kapolri hingga DPR RI Soal Tambang Ilegal 
SMAN 1 Padang Panjang bakal membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kelas Asrama pada 19-27 Februari mendatang secara online.
Cegah Pengaruh Negatif, Pemprov Sumbar Siapkan Asrama bagi Siswa SMA
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah melaunching program Sawah Pokok Murah (SPM) di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang
Gubernur Sumbar Klaim Rehabilitasi Lahan Pertanian Terdampak Bencana Tuntas 100 Persen