Realisasi Belanja APBD 2022 Sumbar Masih 83,96 Persen, Pemprov Kejar Target 94 Persen

Calon Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, formasi cpns

Kantor Gubernur Sumbar. (Foto: CU)

Langgam.id – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah merealisasikan 83,96% Anggaran Belanja Pemerintah Daerah per Selasa 20 September 2022. Data tersebut berdasarkan Rekapitulasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD), dari Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Sumbar.

Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Wadarusmen menyebutkan, per tanggal 18 Desember kemarin, Sumbar berada di posisi nomor 5 tertinggi di Indonesia untuk realisasi belanja.

Menjawab kritik soal sisa anggaran masih di atas Rp1 triliun, Wadarusmen mengatakan angka realisasi anggaran masih bergerak terus. “Saat ini sudah di angka 1,1 triliun,” ucapnya.

Asisten Sekdaprov Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu menyebutkan, masih ada waktu sampai akhir tahun untuk terealisasi. Estimasi pemprov realisasi belanja APBD Sumbar tahun ini bisa mencapai estimasi 94%.

“Kita sudah memperkirakan dan sudah berkoordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, kawan-kawan yang telah membelanjakan APBD, itu sudah kita prediksikan 94% atau 90% ke atas,” ujarnya.

Baca Juga: Belanja APBD Sumbar Masih Bersisa Lebih Rp1 Triliun, Pemprov: Masih Terus Berproses

Hal ini terus bergerak terus dan berproses tutur Wadarusmen. Penyedia terus memfasilitasi bagaimana kontraktor bisa cepat menyelesaikan pekerjaannya. Dan kontraktor sedang bekerja dan melakukan finishing sesuai prosedur.

“Orang kan mencairkan uang di OPD, masih ada pekerjaan yang masih jalan, kalau belum selesai tentu belum bisa dibayar. Itu kan proses. Kalau telah selesai pekerjaan, sudah di cek PHO/FHO nya, baru dibayarkan,” tuturnya.

PHO dan FHO sendiri adalah proses serah terima pekerjaan mencakup serah terima hasil pekerjaan pertama (PHO), kemudian masa pemeliharaan (warranty period), dan yang terakhir serah terima pekerjaan akhir (FHO) yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). (Dharma Harisa/SS)

Baca Juga

Ombudsman Sentil Birokrasi Pemprov Sumbar Soal Batalnya Pelantikan Anggota KPID
Ombudsman Sentil Birokrasi Pemprov Sumbar Soal Batalnya Pelantikan Anggota KPID
Gubernur Sumbar Akui Undangan Pelantikan Anggota  KPID Tanpa Sepengetahuannya
Gubernur Sumbar Akui Undangan Pelantikan Anggota  KPID Tanpa Sepengetahuannya
Pelantikan Anggota KPID Sumbar Mendadak Batal, Birokrasi Pemprov Disorot
Pelantikan Anggota KPID Sumbar Mendadak Batal, Birokrasi Pemprov Disorot
Kunjungi 10 Masjid, Sekda Sumbar Tutup Safari Ramadan di Masjid Raya Kacang Solok
Kunjungi 10 Masjid, Sekda Sumbar Tutup Safari Ramadan di Masjid Raya Kacang Solok
Sinergi Pembangunan, Gubernur Mahyeldi Pimpin Rakor dengan Pemkab Pasaman
Sinergi Pembangunan, Gubernur Mahyeldi Pimpin Rakor dengan Pemkab Pasaman
Penanganan Pascabencana, Pemprov Sumbar Butuh Rp21,4 Triliun
Penanganan Pascabencana, Pemprov Sumbar Butuh Rp21,4 Triliun