Realisasi Belanja APBD 2022 Sumbar Masih 83,96 Persen, Pemprov Kejar Target 94 Persen

Calon Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, formasi cpns

Kantor Gubernur Sumbar. (Foto: CU)

Langgam.id - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah merealisasikan 83,96% Anggaran Belanja Pemerintah Daerah per Selasa 20 September 2022. Data tersebut berdasarkan Rekapitulasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD), dari Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Sumbar.

Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Wadarusmen menyebutkan, per tanggal 18 Desember kemarin, Sumbar berada di posisi nomor 5 tertinggi di Indonesia untuk realisasi belanja.

Menjawab kritik soal sisa anggaran masih di atas Rp1 triliun, Wadarusmen mengatakan angka realisasi anggaran masih bergerak terus. "Saat ini sudah di angka 1,1 triliun," ucapnya.

Asisten Sekdaprov Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu menyebutkan, masih ada waktu sampai akhir tahun untuk terealisasi. Estimasi pemprov realisasi belanja APBD Sumbar tahun ini bisa mencapai estimasi 94%.

"Kita sudah memperkirakan dan sudah berkoordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, kawan-kawan yang telah membelanjakan APBD, itu sudah kita prediksikan 94% atau 90% ke atas," ujarnya.

Baca Juga: Belanja APBD Sumbar Masih Bersisa Lebih Rp1 Triliun, Pemprov: Masih Terus Berproses

Hal ini terus bergerak terus dan berproses tutur Wadarusmen. Penyedia terus memfasilitasi bagaimana kontraktor bisa cepat menyelesaikan pekerjaannya. Dan kontraktor sedang bekerja dan melakukan finishing sesuai prosedur.

"Orang kan mencairkan uang di OPD, masih ada pekerjaan yang masih jalan, kalau belum selesai tentu belum bisa dibayar. Itu kan proses. Kalau telah selesai pekerjaan, sudah di cek PHO/FHO nya, baru dibayarkan," tuturnya.

PHO dan FHO sendiri adalah proses serah terima pekerjaan mencakup serah terima hasil pekerjaan pertama (PHO), kemudian masa pemeliharaan (warranty period), dan yang terakhir serah terima pekerjaan akhir (FHO) yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). (Dharma Harisa/SS)

Baca Juga

Pengalihan Status Penyuluh Pertanian ke Pusat, Gubernur Sumbar: Kami Dukung dan Fasilitasi
Pengalihan Status Penyuluh Pertanian ke Pusat, Gubernur Sumbar: Kami Dukung dan Fasilitasi
Pemprov Sumbar memberikan penghargaan kepada 14 OPD atas kontribusinya sebagai tim penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024.
Serahkan Penghargaan Bagi 14 OPD Pemprov, Mahyeldi: Kepala Dinas Harus Turun ke Lapangan
Sekretariat Daerah Se Sumatera Barat Singkronkan Renstra 2025-2029
Sekretariat Daerah Se Sumatera Barat Singkronkan Renstra 2025-2029
Perbaikan Jalan Penghubung Payakumbuh-Lintau, Progres Capai 50 Persen
Perbaikan Jalan Penghubung Payakumbuh-Lintau, Progres Capai 50 Persen
Swasembada Pangan Berkelanjutan, Disbuntanhor Sumbar Perkuat Regenerasi Petani
Swasembada Pangan Berkelanjutan, Disbuntanhor Sumbar Perkuat Regenerasi Petani
HUT Bhayangkara, Gubernur Mahyeldi Apresiasi Kinerja Kepolisian di Sumbar
HUT Bhayangkara, Gubernur Mahyeldi Apresiasi Kinerja Kepolisian di Sumbar