Langgam.id - Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Jasman merilis tulisan lebih 1.500 kata pada di beberapa grup whatsapp. Tulisan yang dimaksudkan sebagai rilis Biro Humas Pemprov itu, juga dimuat di media cetak terbitan Padang pada hari yang sama, Rabu (3/7/2019).
Dalam tulisan berjudul, 'Gubernur ke Luar Negeri dan Potensi Daerah' itu, Jasman membuka dengan kalimat tanya. Ia menulis, "Banyak yang bertanya untuk apa gubernur Sumatra Barat sering ke luar negeri dan apakah ada hasilnya?"
Jasman sedang menjawab kritik terkait seringnya Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ke luar negeri. Saat kepala biro Humas menjawab kritik, Irwan sedang berada di Azerbaijan.
Dalam postingan di Instagram resminya pada Rabu (2/7/2019), Irwan menyebut, kehadiran di negara tersebut untuk menghadiri sidang komite warisan dunia (WHC) ke-43 UNESCO. Sidang itu terkait dengan diusulkannya tambang batu bara Ombilin, Sawahlunto sebagai warisan dunia.
Kurang dua pekan sebelumnya, gubernur mengunjungi Inggris. Dalam postingan di Facebook resminya pada 18 Juni 2019, Irwan memposting foto-foto kunjungan ke Huddersfied University.
Sekitar tiga pekan sebelumnya, pada 24 Mei 2019, Irwan mendarat di Amsterdam, Belanda. Di Instagram resminya, gubernur Sumbar menyebut menghadiri seminar yang digelar RVO.nl. "Pada kesempatann ini saya menawarkan beberapa potensi investasi yang ada di Sumatera Barat di antaranya energi terbarukan dan pariwisata," tulis Irwan.
Sebelumnya, pada 27 Maret 2019, Gubernur Irwan dan rombongan mengunjungi Jepang. "Di Jepang tindak lanjutnya adalah dengan mengembangkan peternakan ayam dengan kualitas ekspor ke Jepang. Kemudian, peningkatan jumlah ekspor ikan tuna dan pengembangan teknologi penangkapan ikan tuna," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Maswar Dedi kepada Langgam.id.
Sedangkan di Belanda, menurutnya, adanya minat dari investor untuk investasi di sektor energi baru terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air atau PLTMH.
Sementara di Inggris, menurutnya, perusahaan Enersel Engine Company yang bergerak di sektor tertarik untuk mengembangkan renewable energidengan pengolahan pembakaran bambu di KabupatenKepulauan Mentawai dan kabupaten/kota lainnya yang potensial di Sumbar.
Terkait dengan Dinas PMPTSP, menurutnya, selama 2019 Gubernur melakukan tiga kunjungan kerja. Yakni ke Jepang, Belanda dan Inggris.
Sebelumnya, pada 2018, dalam data Dinas PMPTSP, gubernur melakukan sembilan perjalanan luar negeri. Yakni ke Amerika Serikat, Jepang, Marokko, Rusia, Brunei, China, Australia, Roma, Italia dan Milan, Italia.
Dasar, kegiatan, minat investasi dan tindak lanjut seluruh perjalanan dinas tersebut, menurut Maswar Dedi, tercatat dengan rinci. Ia kemudian membagi catatan kunjungan luar negeri tersebut. (Baca: Rincian Kunjungan Luar Negeri Gubernur Sumbar pada 2018-2019)
Dalam rilis Biro Humas, Jasman menyebut, berbagai kunjungan gubernur merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar. "Kalau ditelusuri lagi, sebenarnya telah banyak yang memberitakan hasil setiap kunjungan tersebut," tulisnya.
Jasman menuturkan, kalau ingin menyejahterakan masyarakat, seorang Kepala Daerah tidak bisa hanya bergantung penuh kepada APBD saja. Harus ada terobosan agar kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.
"Salah satunya adalah dengan upaya mencari investor. Bukan hanya investor dalam negeri, namun juga investor luar negeri," katanya.
Menurutnya, hal itu sudah sesuai dengan kewenangan daerah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pasal 363 pada ayat 1 UU tersebut mengatur, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasari pada pertimbangan efesiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
Kunjungan kerja Gubernur Sumbar ke luar negeri, menurut Jasman, merupakan upaya untuk memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh Sumbar.
"Itu bukan pelesiran, karena selama berkunjung telah mempunyai agenda yang sangat padat. Hampir tak ada waktu luang karena padatnya acara selama kunjungan," tulisnya.
Untuk menarik minat calon investor baik dalam maupun luar negeri, menurutnya Pemprov Sumbar sudah melakukan berbagai upaya. Antara lain, pameran investasi, investment forum dan business meeting skala nasional, regional maupun internasional, serta business matching dengan pelaku usaha.
Di samping itu, menurutnya, Pemprov telah melakukan berbagai inovasi pelayanan publik agar semua urusan investasi cepat, mudah dan tidak berbelit-belit. "Dengan sistem IT, pelayanan perizinan di Sumbar tidak perlu face to face. Tidak ada pungutan yang diluar aturan, sehingga dipastikan layanan perizinan cepat, tepat dan jauh dari pungli."
Saat ini, lanjut Jasman, rombongan Gubernur di Azerbaijan juga sedang berkunjung ke Asan Khidmat, satu pelayanan terpadu yang mendapat penghargaan terbaik dunia dari UN.
Jasman kemudian merilis data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan perkembangan investasi di Sumatera Barat pada 2010-2017.
"Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun," tulisnya.
Berkat kunjungan ke luar negeri dalam berbagai event, menurut Jasman, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan modal penanaman investasi secara signifikan di Sumbar. (Baca selengkapnya: Humas Pemprov: Kunjungan ke Luar Negeri, Upaya Gubernur Sumbar Maksimalkan Potensi Daerah).
Menanggapi rilis tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar Akardius Datuk Intan Bano mengatakan perjalanan luar negeri gubernur secara peraturan perundangan-undangan dibolehkan. Bahkan diperlukan, dalam rangka pengembangan daerah.
Namun, menurutnya, konsep kunjungan tersebut harus jelas. "Tidak hanya sekedar pergi atau diundang oleh suatu negara atau untuk mencari investor, atau sebagai pembicara dan menjalin kerjasama," ujarnya.
Tujuan utama, menurut Arkadius, tentu memasarkan apa yang kita miliki untuk negara lain. "Itu yang utama. Apa yang ada di negara kita bisa dipasarkan sehingga ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat," katanya.
Kunjungan ke luar negeri juga untuk mengundang negara lain dan memberi manfaat masyarakat dengan melakukan investasi di daerah sumbar seperti di bidang perkebunan, pertanian, pariwisata dan banyak lainnya.
"Persyaratan dari kunjungan itu harus ada output, outcome, impact, dan benefitnya. Harus ada tindak lanjut dari pertemuan itu, nah itu yang sekarang menjadi masalah," katanya.
Menurutnya, saat ini masyarakat menilai belum ada tindak lanjut dari kunjungan luar negeri gubernur tersebut. Banyak perjalanan ke luar negeri tapi tidak ada nampak hasilnya di tengah masyarakat.
"Belum tampak dan dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, mendatangkan investor tapi belum digarap kerja itu. Ada juga pameran dagang, tapi tidak ada tindak lanjut berupa ekspor yang mengangkut produk itu. Contoh yang seperti itu belum tampak," katanya.
Selain itu, menurutnya sesuai peraturan kerjasama dengan luar negeri pemerintah provinsi juga harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Sumbar. Namun saat ini gubernur belum ada melakukan laporan dan koordinasi ke DPRD soal kerjasama tersebut.
"Kunjungan kerja cukup banyak. Laporannya belum ada ke DPRD. DPRD juga menilai tindak lanjut dari kunjungan tersebut belum begitu nampak. sedangkan anggaran yang dikeluarkan untuk kunjungan itu cukup banyak," katanya.
Anggota DPRD asal partai Demokrat itu mengatakan selama 2018 sudah 9 kali gubernur berkunjung ke luar negeri. Diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar 11 milyar rupiah. Sedangkan untuk tahun 2019 ini sudah ada 4 kali kunjungan ke luar negeri.
"Rata-rata sekitar Rp10 milIar pertahun dana yang dikeluarkan untuk kunjungan luar negeri. Karena, kan tidak gubernur saja, ada juga pendampingnya," katanya.
Ia mengatakan, seharusnya kalau akan ada kerja sama pemprov mestinya terlebih dahulu membicarakannya dengan DPRD. Hal tersebut jika memang perlu dukungan dengan pembuatan Peraturan Daerah tentu akan dipersiapkan oleh DPRD nantinya.
"Kalau memang perlu anggaran untuk tindak lanjut kerjasama itu nantinya tentu akan dibahas bersama DPRD. Kemudian agar kegiatan ini berjalan, tentu DPRD akan melakukan pengawasan," katanya.
Selain itu, menurutnya jika gubernur memang tidak mengikutsertakan DPRD dalam pembahasan kunjungan ke luar negeri, minimal menyampaikan tindak lanjut perjalanan ke luar negeri tersebut secara tertulis melalui perangkat daerah.
"Kalau seandainya memang perlu dipanggil gubernur tentu kita panggil. Ini, tidak. Mereka pergi, kita tidak dikasih tau. Tidak juga diajak, pulang juga tidak dilaporkan. Lalu apa yang akan kita tindaklanjuti?" katanya.
Menurutnya, sampai saat ini ia belum melihat hasil kunjungan luar negeri yang dapat ditindaklanjuti menjadi perda sebagai tugas dan fungsi DPRD.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar, Ramal Saleh mengatakan dampak dari kunjungan ke luar negeri gubernur, sampai saat ini belum dirasakan oleh masyarakat Sumbar.
"Itu ada data yang dijelaskan Humas. coba saja kroscek. Tidak tahu saya pengusaha yang mana itu, harusnya ditunjukkan. Jangan cuma datanya target sekian, kemudian yang sudah masuk sekian," katanya
Menurutnya hasil kerja tersebut harus diberikan contoh. Yaitu dijelaskan targetnya kemudian perusahaannya mana, lalu apa yang telah dikerjakan.
Ia mengatakan untuk kondisi pengusaha di Sumbar beberapa tahun terakhir ini malah semakin sulit. Beberapa harga komoditas turun seperti sawit, gambir, dan karet. Semua komoditi juga terletak di kampung-kampung, sehingga mempengaruhi pemasukan masyarakat.
"Akibatnya daya beli masyarakat juga turun. Imbasnya ke pedagang, tidak ada jual beli, tidak ada terjadi perputaran uang," katanya.
Ia mengatakan tidak anti investasi asing. Namun masih banyak persoalan di dalam daerah sendiri yang harus fokus diselesaikan. Ia mencontohkan gambir saat ini harganya Rp25 ribu, biasanya hingga Rp100 ribu. Hal tersebut harus dicarikan jalan keluar oleh pemerintah daerah.
Menurutnya investasi asing boleh saja. Namun, akan lebih baik bisa mengakomodir orang Sumbar di luar daerah untuk melakukan investasi di kampung halaman.
"Ada dua pertiga orang (asal) Sumbar yang tinggal di luar Sumbar. Jika bisa mengakomodir, sehingga tidak perlu lagi investasi dengan luar negeri.
Ia mengatakan harusnya investasi bisa membuat lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. namun saat ini hal tersebut belum nampak. "Gubernur seharusnya lebih fokus menyelesaikan masalah ekonomi di Sumbar."
Sebelumnya ia sudah lama memberikan berbagai usulan dengan gubernur terkait masalah ekonomi, namun tidak ada tindak lanjut sampai saat ini seperti menjerit nya para petani dengan berbagai harga komoditas yang turun. Apalagi saat ini gubernur juga sudah jarang berkunjung ke daerah-daerah.
"Kalau ada masalah kita list, mari kita selesaikan sama-sama, jadi koreksi saya disitu, ayo sama-sama kita membangun, kalau perlu ke pusat mari kita juga ramai-ramai ke pusat," katanya
Ia berharap di masa jabatan yang tidak lama lagi agar gubernur bisa memberikan yang terbaik untuk kemajuan Sumbar.
Koordinator Perkumpulan Integritas Padang, Arief Paderi menyebut, kunjungan ke luar negeri pejabat daerah harus sesuai dengan agenda pekerjaan atau kegiatan yang disusun dalam rangka kegiatan tahunan daerah.
Kalau tidak masuk dalam agenda kegiatan, berarti masuk di tengah jalan. "Pertanyaannya, apakah agenda kunjungan tersebut masuk dalam agenda tahunan gubernur? Hal tersebut tentu harus dijawab oleh Pemprov."
Kemudian, lanjutnya, apakah perjalanan luar negeri itu urgent atau tidak dalam konteks kegiatan. "Karena perjalanan luar negeri berimbas pada anggaran daerah," tutur Arief.
Menurutnya pemprov harus bisa bertanggung jawab dari sisi akuntabilitasnya perjalanan dinas tersebut. "Tidak ada persoalan selama bisa mempertanggungjawabkannya."
Ia mengatakan publik saat ini mempertanyakan apa hasil kongkrit dari kunjungan ke luar negeri tersebut. Seperti pergi ke Belanda mencari sejarah Minangkabau pada 2018 lalu tapi tidak jelas apa hasilnya.
"Pemprov harus bisa menjabarkan apa hasilnya, karena yang dipakai uang rakyat, sehingga publik tidak lagi bertanya-tanya," katanya.
Transparansi laporan bisa saja dilakukan lewat website pemrov seperti apa kegiatan ya. Termasuk laporan keuangan yang digunakan, pertemuannya dengan siapa dan lain. Kalau seandainya tidak menghasilkan apa-apa tentu akan mubazir.
Menurutnya rilis yang dikeluarkan oleh humas pemrov datanya tidak kongkrit. Hanya menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan investasi tapi tidak menyebutkan apakah itu pertumbuhan langsung dari perjalanan dinas atau tidak.
"Contohnya misalnya ia menyebut Hitay hasil kunjungan ke Turki. Padahal, Hitay itu sudah masuk sejak 2010 ke Indonesia," ujar Arief.
Sedangkan untuk geotermal ia nenilai hal tersebut merupakan program nasional yang berada di Sumbar, bukan hasil dari kerja pemrov Sumbar.
Menurutnya efektivitas dapat diukur sejauh mana pemprov bisa menjelaskan secara detail apa yang dilakukan kunjungan ke luar negeri dan apa hasilnya kemudian bagaimana tindak lanjutnya setelah itu.
Arief mengatakan, kunjungan kerja luar negeri pemprov harus terukur dan tidak asalan pergi dengan hanya bertemu lalu menawarkan sesuatu. Menurutnya mengurangi kunjungan ke luar negeri bisa menghemat anggaran.
Sementara, Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas Asrinaldi mengatakan memang fungsi kepala daerah membangun daerah dengan mendatangkan investasi. Tidak hanya di dalam negeri tapi juga dari luar negeri.
"Barangkali apa yang dilakukan gubernur mencoba agar investasi itu masuk ke Sumbar. Tapi saya tidak tahu persis apakah memang tujuannya mendatangkan investor. Apakah sudah menanamkan investasi? Tentu perlu ditanyakan badan penanaman modal," katanya.
Bila upaya ke luar negeri tidak efektif, maka perlu dilakukan upaya lain. Bila tidak, bisa ditunda. Dana kunjungan ke luar negeri tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk sektor lain.
Menurut dia banyaknya masyarakat yang mengkritisi kunjungan ke luar negeri gubernur karena terlalu banyak biaya yang dikeluarkan. Sementara, harapan mendatangkan investor Itu belum terlihat oleh masyarakat sampai saat ini.
"Kalau saya tidak tahu persis datanya. walaupun dari informasi kawan-kawan belum ada investasi yang masuk. Harus di cek lagi, katanya. (Rdi/Osh/HM)
