Langgam.id – Rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi menuai penolakan dari masyarakat Nagari Kubang Putiah, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatra Barat (Sumbar).
Warga menilai trase yang direncanakan pemerintah akan berdampak besar terhadap permukiman, lahan produktif, hingga keberadaan situs adat yang menjadi bagian dari identitas nagari.
Penolakan tersebut muncul karena jalur tol yang diusulkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diproyeksikan melintasi sebagian besar wilayah Nagari Kubang Putiah.
Masyarakat khawatir, jika trase itu tetap dipertahankan, satu jorong berpotensi hilang dari peta administratif akibat terdampak proyek tersebut.
Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang Putiah, Siswandi Dt. Maleka, menegaskan masyarakat tidak menolak pembangunan jalan tol. Namun, warga meminta pemerintah mempertimbangkan jalur yang dinilai lebih minim dampak terhadap kehidupan masyarakat.
“Kami tidak menolak tol. Tapi jangan korbankan ruang hidup anak kemenakan kami dengan trase yang destruktif seperti ini,” tegas Siswandi dalam video, dikutip dari YouTube Saluak Kreasi, Sabtu (11/7/2026).
Persoalan yang dihadapi masyarakat bukan sekadar pembebasan lahan atau nilai ganti rugi. Menurutnya, tanah ulayat merupakan warisan adat yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan identitas bagi masyarakat Minangkabau.
“Ini bukan soal harga per meter. Pemerintah bicara ganti untung, tapi apakah uang bisa membeli kembali rumah gadang, pandam pekuburan kaum, atau tapian mandi yang menjadi identitas kami? Kalau itu hilang, di mana akar sejarah kami berpijak,” katanya.
Berdasarkan data yang dihimpun, rencana trase tersebut diperkirakan berdampak pada ratusan aset warga. Ratusan rumah disebut akan terdampak pembongkaran, dua musala ikut terkena jalur pembangunan, serta empat lokasi pandam pekuburan kaum harus dipindahkan.
Selain itu, proyek juga diproyeksikan melintasi lahan pertanian produktif dan kawasan yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Siswandi juga menyoroti proses sosialisasi yang dinilai belum memberikan ruang dialog yang cukup bagi masyarakat terdampak. Ia mengibaratkan proses tersebut seperti “pisang bakubaan”, yakni dilakukan secara mendadak tanpa musyawarah yang memadai.
Menurutnya, warga hanya diberi informasi mengenai pematokan lahan tanpa dilibatkan dalam pembahasan trase sejak awal. Lokasi sosialisasi yang digelar di luar kawasan terdampak juga dinilai menyulitkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
“Kami ini pemangku adat, bukan sekadar penonton. Tapi kami diperlakukan seolah tamu di rumah sendiri. Keputusan sudah terkunci di atas peta satelit, lalu kami dipaksa menelan pil pahitnya,” kata Siswandi.
KAN Kubang Putiah berharap pemerintah membuka ruang evaluasi terhadap trase yang telah direncanakan. Menurut Siswandi, masih terdapat alternatif jalur lain yang dinilai dapat mengurangi dampak sosial, seperti memanfaatkan kawasan yang minim permukiman dan lahan produktif.
Ia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tetap mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan masyarakat dan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.
“Pembangunan jangan sampai menghancurkan rumah sendiri. Pemerintah harus arif, jangan hanya melihat angka-angka di layar, tapi lihatlah napas manusia dan sejarah yang sedang mereka injak,” tuturnya.
Untuk diketahui, masyarakat Nagati Kubang Putiah sudah dua kali menggelar pertemuan dan menyepakati untuk menolak tegas pembangunan tol. Mereka juga akan melayangkan surat kepada unsur pemerintah secara berjenjang hingga ke pusat. (ICA)
