Polemik Dana Covid-19 Sumbar, Pansus Rekomendasikan Sanksi dan Audit Investigasi

PKS sementara unggul dalam pemilihan legislatif (pileg) DPRD Sumbar. PKS unggul dari Gerindra. Sedangkan peringkat ketiga ada Partai Golkar.

Gedung DPRD Sumbar. (Foto: Rahmadi)

Langgam.id - Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) merumuskan rekomendasi soal dugaan penyelewengan dana covid-19. Rekomendasi itu sudah dilaporkan dalam rapat akhir pandangan fraksi.

"Rekomendasi pansus pertama menyangkut pemahalan harga, maka ini harus dikembalikan ke kas daerah dalam tempo waktu yang diberikan selama 60 hari," kata Ketua Pansus DPRD Sumbar Dana Covid-19 Mesra di Padang, Jumat (26/2/2021).

Uang tersebut menurutnya sudah dikembalikan oleh rekanan, namun pihaknya belum secara rinci dapat mengetahui karena belum dapat menerima bukti otentik.

Baca juga: Pansus DPRD Sumbar Panggil 10 Rekanan Soal Dugaan Penyelewengan Dana Covid-19

Meski sudah dikembalikan, pihaknya merekomendasikan agar Pemprov Sumbar memberikan sanksi secara kedinasan kepada kepala BPBD dan stafnya. Hal ini sama dengan rekomendasi dari BPK RI. Kesalahan dianggap sangat serius karena merugikan Sumbar.

Batas waktu diberikan selama 60 hari, terhitung sejak rekomendasi BPK RI dikeluarkan dan berakhir tanggal 28 Februari. Sanksi itu terkait kerugian Rp4,9 miliar dalam pengadaan handzanitizer.

Ia mengatakan, BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP menyebut terjadinya pemahalan harga pada pengadaan barang, sehingga mengakibatkan kerugian daerah hampir Rp4,9 miliar. Hal itu terjadi pada pengadaan Hand Sanitizer sebesar Rp4,847 miliar ditambah kekurangan volume pengadaan logistik kebencanaan seperti masker, thermogun dan hand sanitizer senilai Rp63 Juta Rupiah.

Sementara jumlah Rp49 miliar lagi, pansus tidak dapat mengidentifikasi siapa penerimanya, sehingga Pansus meminta BPK RI agar bisa melanjutkan audit. Pihaknya juga berencana meminta masalah ini dibawa ke ranah hukum.

"Kami pansus meminta agar DPRD Sumbar untuk bisa, meminta BPK melakukan audit lanjutan, audit investigasi," katanya. (Rahmadi/ABW)

Baca Juga

Semen Padang FC akan menghadapi PSPS Riau di laga kedua Liga 2 2022/2023 pada Senin. Laga tandang perdana Semen Padang FC pada musim
Manajemen Semen Padang FC Kantongi 3 Calon Pelatih, Ada dari Sumbar
Selama tahun 2023 hingga awal tahun 2024, kegiatan pengelolaan media sosial telah memberikan nuansa baru cara penyampaian informasi.
Kabag Persidangan Ingatkan Tim Kreatif DPRD Sumbar Terus Kembangkan Pemanfaatan IT dalam Pelayanan Publik
Mayoritas penduduk Sumatra Barat (Sumbar) adalah beragama Islam. Oleh karena itu, hampir di semua kabupaten/kota di Sumbar ditemukan banyak
Berikut 10 Kabupaten/Kota dengan Jumlah Masjid Terbanyak di Sumbar
Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan batung merupakan SDA yang melimpah pada Kelurahan Ampangan Kapalo Koto, Kota Payakumbuh.
Ampangan Kapalo Koto Penghasil Batung Berkualitas, Supardi: Harus Dikelola Agar Jadi Komoditi Ekspor
Pengentasan kemiskinan merupakan persoalan sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah daerah. Oleh sebab itu,
Ketua DPRD Sumbar: Pengentasan Kemiskinan Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemda
Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengawali kegiatan Safari Ramadan 2024/1445 H di Masjid Istiqomah Nagari Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh pada Kamis (14/3/2024).
Awal Safari Ramadan 1445 H, Ketua DPRD Sumbar Kunjungi Masjid Tertua di Payakumbuh