Langgam.id-14 pengurus KONI kabupaten kota meminta Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumbar 2026 lantaran anggaran yang dibutuhkan untuk persiapan atlet yang akan berlaga masih menunggu pengesahan di daerah masing-masing. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatar Barat telah menetapkan Porprov tahun akan digelar pada 2-14 Oktober 2026.
Perwakilan dari Forum KONI Sumbar Asmadi yang juga Ketua KONI Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan banhwa pihaknya mendukung Porprov terselenggara tahun ini. Namun mereka meminta agar jadwal ditunda sampai anggaran KONI turun usai pengesahan APBD Perubahan.
“Kita mendukung dan bahkan dipastikan ikut Porprov dan kami tidak mau Porprov tahun ini ditunda ke tahun selanjutnya. Namun kami tidak ingin ada daerah yang tidak ikut serta dikarenakan penyesuaian pembahasan anggaran,” ucapnya.
Ia memisalkan anggaran KONI Padang Pariaman yang masih menunggu pengesahan APBD Perubahan oleh pemerintah daerah. Tanpa ada anggaran tersebut KONI kabupaten/kota tidak maksimal mempersiapkan atlet yang akan diutus nantinya.
“Ini harus jadi pertimbangan, kami kasihan dengan atlit karena biaya kontingen berada di anggaran perubahan dan satu sen pun tidak ada di APBD awal,”ucapnya.
Ia menegaskan bahwa anggaran itu nantinya akan digunakan untuk membiayai perlengkapan, makan dan minum, seragam dan kebutuhan lainnya.
Menurutnya KONI juga takut berurusan dengan aparat penegak hukum jika masih dipaksakan.
“Pada umumnya kondisi yang sama hampir dirasakan oleh setiap KONI kabupaten/kota. Karena itu kita sampaikan aspirasi kita kepada DPRD agar dapat dipertimbangkan,” ujarnya.
Perwakilan pengurus KONI yang bertemu DPRD untuk menyampaikan permintaan penyesuaian jadwal Porprov 2026. Pertemuan itu dihadiri KONI Kabupaten Padang Pariaman, Payakumbuh, Pesisir Selatan, Tanah Datar, Pasaman Barat, Limahpuluh Kota, Pasaman, Sawahlunto dan KONI Solok Selatan.
Sementara itu lima Koni lainnya yang tidak hadir dalam pertemuan itu namun meminta jadwal Porprov disesuaikan yaitu KONI Kota Pariaman, Agam, Kota Solok, Kabupaten Solok, Dhamasraya dan Padang Panjang.
Ia mengharapkan aspirasi yang ia dan rekan-rekan KONI lainnya sampaikan dapat ditindaklanjuti. “Bagaimanapun DPRD adalah tempat menampung aspirasi, mungkin apa yang kami sampaikan akan diteruskan dan ditindak secara cepat,”tutupnya.
Sementara itu Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumbar Lazuardi Erman mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi dari KONI kabupaten/kota tersebut.
“Kita menampung semua apa yang jadi persoalan, nanti sesuai mekanismenya akan kita rumuskan dalam sebuah kesimpulan dan akan dilanjutkan oleh pimpinan DPRD,”ujarnya. (fix)
