Pemerintah menempatkan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi. Narasi ini terdengar ambisius dan menggoda. Indonesia ingin masuk ke peta pusat keuangan global, bersaing dengan Singapura, Hong Kong, dan Dubai. Pertanyaannya tetap mendasar: apakah persoalan utama Indonesia selama ini benar-benar ketiadaan pusat finansial internasional? Atau masalahnya justru terletak pada kepastian hukum yang lemah, birokrasi mahal, regulasi berubah-ubah, dan kualitas institusi yang belum konsisten secara nasional?
PFII lahir dari logika yang mudah dipahami. Indonesia membutuhkan pembiayaan besar untuk infrastruktur, transisi energi, pangan, perumahan, hilirisasi, dan ekonomi digital. APBN tidak mampu menanggung seluruh kebutuhan itu. Perbankan juga memiliki batas intermediasi. Karena itu, pusat finansial khusus dapat menjadi kanal untuk menarik modal global, memperluas jasa keuangan, dan memperdalam pasar domestik. Akan tetapi, pusat finansial tidak berdiri di ruang kosong. Investor tidak hanya mencari insentif. Investor mencari kepercayaan.
Data pasar terbaru memberi peringatan keras. Pada 3 Juli 2026, rupiah berada di kisaran Rp17.940 per dolar AS, hanya menguat harian 0,27 persen, tetapi tetap dekat zona lemah dalam rentang 52 minggu Rp16.685–Rp18.190. Yield SBN tetap tinggi: 3Y 7,317 persen, 5Y 7,158 persen, 10Y 7,153 persen, 20Y 7,221 persen, dan 30Y 7,367 persen. CDS Indonesia juga belum sepenuhnya turun; CDS 5Y berada di 89,54 basis poin dan CDS 10Y di 143,50 basis poin. Forward rupiah satu tahun bahkan berada di kisaran Rp18.430–Rp18.470 per dolar AS, sementara NDF satu tahun bergerak di Rp18.443–Rp18.463. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pasar masih meminta premi risiko tinggi kepada Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, PFII tidak cukup menjual izin cepat, pajak rendah, residensi mudah, atau pengadilan khusus. PFII harus menjual kredibilitas.
Di titik ini, pemerintah perlu jujur. Jika PFII menawarkan kemudahan perizinan, keimigrasian, residensi, dan penyelesaian sengketa khusus, berarti negara mengakui bahwa regulasi nasional belum cukup kompetitif. Pemerintah seolah membangun “Indonesia versi lain” untuk investor besar. Strategi ini bisa berguna jika PFII menjadi laboratorium reformasi yang kelak menular ke seluruh sistem nasional. Strategi ini menjadi berbahaya jika hanya menciptakan enklave istimewa. Pelaku usaha besar mendapat jalur cepat, sedangkan pelaku usaha di luar kawasan tetap menghadapi birokrasi lambat, biaya tinggi, dan kepastian hukum rapuh.
Persoalan lain menyangkut kualitas investasi. Pemerintah menyebut PFII akan meningkatkan investasi. Klaim itu harus diuji dengan indikator yang ketat. Apakah dana yang masuk membangun pabrik, menciptakan lapangan kerja, membawa teknologi, memperluas ekspor, dan membiayai sektor riil? Atau dana itu hanya memindahkan pencatatan transaksi, holding, pengelolaan aset, dan struktur pajak dari yurisdiksi lain ke kawasan khusus di Indonesia? Jika PFII hanya memindahkan transaksi lama tanpa menciptakan aktivitas ekonomi baru, nilai tambahnya kecil. Indonesia membutuhkan investasi produktif, bukan statistik aliran modal yang terlihat megah.
Kebutuhan atas investasi produktif makin mendesak karena sektor eksternal sedang melemah. Indonesia mencatat defisit perdagangan US$1,61 miliar pada Mei 2026. Ekspor turun 5,73 persen y/y, sementara impor naik 22,16 persen y/y. Pada saat yang sama, cadangan devisa Juni berada di US$144,9 miliar, inflasi Juni naik ke 3,34 persen, dan inflasi inti naik ke 2,76 persen. Data ini menunjukkan tekanan rupiah tidak hanya berasal dari sentimen pasar, tetapi juga dari struktur ekonomi: ekspor melemah, impor energi dan bahan baku tetap kuat, serta inflasi menekan ruang kebijakan. PFII tidak akan menyelesaikan persoalan ini jika ia hanya menjadi pintu masuk modal portofolio dan rekayasa struktur keuangan.
Risiko regulatory arbitrage juga tidak boleh diremehkan. Banyak pusat finansial internasional berhasil karena menawarkan kepastian hukum dan infrastruktur pasar. Sebagian pusat finansial juga menarik perusahaan yang mencari celah pajak, kerahasiaan transaksi, dan pengawasan longgar. Indonesia tidak boleh mengulang pola itu. PFII harus memegang standar integritas tinggi: beneficial ownership, KYC ketat, akses PPATK, pertukaran informasi pajak, pelaporan transaksi mencurigakan, dan audit independen. Tanpa pagar itu, PFII dapat berubah dari pusat finansial menjadi pusat reputasi buruk.
Pengadilan PFII juga harus dirancang hati-hati. Kepastian penyelesaian sengketa memang penting bagi investor. Akan tetapi, pengadilan khusus dapat menciptakan kesan bahwa investor besar memperoleh hukum yang lebih cepat dan lebih menguntungkan. Jika negara mampu menyediakan pengadilan efisien untuk PFII, publik berhak bertanya mengapa kualitas serupa tidak tersedia bagi seluruh pelaku usaha nasional. Reformasi hukum tidak boleh eksklusif. Hukum cepat dan kredibel harus menjadi standar nasional, bukan fasilitas premium bagi modal global.
Konteks kepercayaan pasar juga makin sensitif karena pemerintah memperluas peran negara dalam pasar keuangan. Ketentuan UU No. 4 Tahun 2026 yang membuka peluang Kemenkeu, BI, dan Danantara menjadi pemegang saham BEI memperlihatkan kecenderungan state management of markets. Langkah semacam ini dapat memperkuat infrastruktur pasar jika negara membatasi diri dan membangun firewall tata kelola yang keras. Jika tidak, pasar dapat membaca kebijakan itu sebagai perluasan kendali negara atas price discovery. PFII akan menghadapi pertanyaan serupa: apakah ia memperkuat pasar, atau menciptakan kanal istimewa yang justru menambah keraguan investor?
PFII dapat menjadi instrumen reformasi ekonomi jika pemerintah menjadikannya pintu masuk perbaikan kelembagaan. PFII juga dapat menjadi ilusi jalan pintas jika pemerintah hanya mengejar insentif, relaksasi, dan perlakuan khusus. Pusat finansial global tidak tumbuh dari keringanan semata. Ia tumbuh dari kepercayaan, hukum yang dapat diprediksi, regulator yang kredibel, pasar yang likuid, dan institusi yang kuat.
Indonesia tidak kekurangan ambisi. Indonesia kekurangan konsistensi kelembagaan. Karena itu, keberhasilan PFII tidak ditentukan oleh seberapa besar fasilitas yang diberikan, tetapi oleh seberapa jauh PFII mampu memperbaiki kualitas institusi nasional. Jika PFII memperkuat reformasi hukum, pajak, pengawasan, dan pembiayaan produktif, ia bisa memberi nilai tambah. Jika PFII hanya menjadi pulau istimewa bagi investor besar, ia akan memperlebar dualisme ekonomi dan menaikkan risiko reputasi. Dalam ekonomi terbuka, kepercayaan pasar jauh lebih mahal daripada insentif.
*Penulis: Syafruddin Karimi (Guru Besar Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas)
