Langgam.id - Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat (BEM SB) mendatangi Gubernur Sumbar, Selasa (4/10/2022). Tujuannya, untuk memperjuangkan nasib petani.
Di antara keluhan mahasiswa, yakni kenaikan inflasi, produktivitas pertanian, harga beras, kenaikan BBM, subsidi pupuk, hingga harga sawit. Gubernur Mahyeldi pun menjawab keluhan yang disampaikan mahasiswa.
Mahyeldi mengaku, pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) telah mengadakan berbagai iven demi menekan laju inflasi di Sumbar. Di antaranya mengadakan pasar murah, MTQ Korpri, pekan olahraga dan lainnya.
Pertumbuhan ekonomi di Sumbar di Triwulan II tahun 2022 tumbuh sebesar 5,08 persen. Hal ini meningkat dari tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,29 persen (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2020 yang kontraksi -1,62 persen.
Untuk produktivitas pertanian, gubernur mengatakan, Pemprov Sumbar saat ini tengah fokus mengelola produksi madu murni baik dari madu murni baik dari jenis madu kelulut (galo-galo) hingga madu jenis apis.
Madu yang dihasilkan dapat diolah menjadi berbagai jenis produk mulai dari propolis, bee pollen, hingga sabun mandi. Gubernur bersama Dinas Kehutanan juga telah berhasil memberdayakan petani hutan dengan berternak madu kelulut hingga mencapai 4.500 stup (kotak sarang).
Terkait harga beras, Gubernur Sumbar mengatakan, produksi beras mengalami surplus hingga 600 ribu ton pada tahun 2021. Beras banyak dibeli oleh warga Kepulauan Riau dan Provinsi Riau serta beberapa restoran rumah makan padang di Jakarta.
Gubernur mengakui pemicu kenaikan inflasi di Sumbar salah satunya konsumsi masyarakat terhadap bahan bakar yang sangat tinggi. Untuk menekan laju inflasi, pihaknya telah merencanakan reaktivasi kereta api di tahun 2023 sebagai moda angkutan publik.
Subsidi pupuk juga menjadi persoalan yang menjadi perhatian Pemprov Sumbar. Gubernur menyarankan untuk beralih dengan menggunakan pupuk substitusi.
Terkait harga Tandan Buah Segar (TBS), pada minggu ketiga Juli 2022 ini mencapai Rp1.900 per kilogram serta turunnya harga pekebun swadaya yang mengelola perkebunan rakyat. Harga di tingkat pekebun swadaya berada di bawah Rp500 per kilogram.
"Harga sawit yang turun kami dorong agar kelompok swadaya tersebut bermitra dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit," kata Asisten II Warda Rusmen.
Baca Juga: Petani di Pasaman Barat Gelar Aksi Damai di Depan Kantor Bupati, Ini yang Mereka Minta
Asisiten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumbar itu mengatakan, pihaknya terus mendorong para petani membentuk kelembagaan sebagai syarat untuk bermitra dengan perusahaan. Kelembagaan tersebut dapat berbentuk kelompok tani, koperasi, atau BUMDes.
---
