Langgam.id - Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatra Barat (Sumbar) akan menggelar aksi demonstrasi pada momentum Hari Tani yang diperingati setiap tanggal 24 September.
Aksi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini akan berpusat di Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (24/9/2024) siang.
Ada beberapa tuntutan nantinya yang disampaikan mahasiswa dalam perjuangkan hak-hak para petani. Tuntutan ini sebagai bentuk evaluasi kepimpinan kepala daerah di Sumbar.
Tentunya, evaluasi ini ketika era Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy. Menurut Koordinator Pusat Aliansi BEM Sumbar, Ade, kepala daerah ini ingkar janji.
"Gubernur Sumbar mengatakan pada saat janji kampanye ingin membuat Sumbar lumbung padi dan jagung," ujar Ade, Selasa (25/9/2024).
Namun nyatanya, kata Ade, janji kampanye tersebut tak kunjung ditepati. Lumbung padi dan jagung yang digaungkan tidak terealisasi.
"Beliau tidak pernah turun tangan dan memberikan jawaban yang kongkrit ketika ditanyakan janji. Janji kampanye dulu, lumbung padi di Sumbar, kenyataan tidak ada sama sekali. Tidak terealisasi," ungkapnya.
"Kami tidak maksud menyudutkan. Ini momen hari tani yang setiap tahunnya diperingati. Kami mahasiswa, ingin mengevaluasi," sambung Ade yang juga sebagai Menko Pergerakan BEM KM Unand itu.
Secara keseluruhan, terdapat 14 tuntutan mahasiswa yang akan disampaikan saat aksi siang ini. Berikut tuntutannya:
- Menuntut Pemprov Sumbar agar dapat menstabilkan harga pakan ternak, termasuk pakan ikan dan komoditi lainnya.
- Menjamin dan memastikan perusahaan integrator untuk menyelesaikan rantai dinginnya sesuai ketentuan dalam pasal 12 Permentan Nomor 32 tahun 2017.
- Menuntut Pemerintah Sumbar agar membuat program dalam rangka menjamin keberlangsungan dan regenerasi petani untuk masa yang akan datang.
- Memberikan kemandirian bibit bagi peternak rakyat yang dihimpun dalam bentuk koperasi dan membantu petani upgrade dengan melibatkan akademisi dan kementerian terkait.
- Menuntut Pemprov Sumbar untuk melakukan pengawasan dalam pemerataan pengunaan kartu tani serta mengimplementasikan fungsinya.
- Mendesak Pemprov Sumbar untuk mempercepat pembangunan serta perbaikan lahan dan irigasi pertanian pada daerah yang terdampak musibah erupsi Gunung Marapi.
- Menuntut untuk reforma agraria tanah ulayat untuk dapat difungsikan secara baik dan dapat memasok kebutuhan pangan, khususnya Sumbar.
- Menuntut untuk menolak bank tanah/IMF World Bank Capitalis Neo-Lib.
- Memberikan keadilan terhadap pemasaran antara peternak industri dengan peternak internasional/rakyat.
- Menuntut untuk berjalannya fungsi daripada penyuluh di lapangan dan keaktifan dalam mengedukasi serta memberikan pendampingan kepada masyarakat.
- Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan subsidi pupuk harus memberikan manfaat kepada petani kecil dan memastikan bahwa petani skala kecil dengan luas yang kurang dari 2 hektare dapat mengakses pupuk bersubsidi.
- Memperbaiki infrastruktur pada sektor pertanian khususnya jalan usaha tani dan irigasi pertanian.
- Pemerintah harus mengatasi masalah kelangkaan pupuk subsidi untuk membantu menaikkan kesejahteraan petani yang berpenghasilan rendah.
- Pemerintah provinsi dan daerah harus meningkatkan pengawasan dan pemantauan dan memiliki lembaga dan tim yang dapat bertanggung jawab terkait masalah alih fungsi lahan. (SI/yki)
