Langgam.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang mencatat realisasi anggaran Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp69 miliar atau 33 persen dari total alokasi Rp211,9 miliar hingga Oktober 2026. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur terdampak bencana, mulai dari drainase, cekdam, saluran irigasi hingga akses jalan masyarakat.

Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, mengatakan seluruh pekerjaan yang dibiayai melalui TKD tambahan tersebut telah dikontrak. Secara umum, progres pekerjaan dinilai berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.

“TKD tambahan yang dikelola Dinas PU jumlahnya Rp211,9 miliar. Sekarang terbagi menjadi beberapa pekerjaan, seperti perbaikan drainase, cekdam, saluran irigasi, dan rehabilitasi jalan atau akses masyarakat yang terdampak berkaitan dengan mitigasi risiko bencana,” kata Malvi, Senin (19/10/2026).

Ia menjelaskan, realisasi anggaran hingga Oktober masih didominasi pembayaran uang muka kepada penyedia jasa. Sebagian besar kontraktor belum mengajukan pembayaran termin berdasarkan progres pekerjaan.

“Realisasi TKD tambahan hingga Oktober 33 persen atau Rp69 miliar. Rata-rata penyedia baru mengambil uang muka, belum mengajukan termin. Kalau sudah mengajukan termin, kita prediksi realisasi bisa mencapai 50 persen. Semoga bisa disegerakan pengajuan termin,” ujarnya.

Drainase Pauh-Kuranji Dianggarkan Rp5,5 Miliar

Salah satu pekerjaan yang dibiayai melalui anggaran tersebut adalah perbaikan drainase di sepanjang Jalan M Hatta, Kecamatan Pauh dan Kuranji. Penanganan dilakukan sepanjang tiga kilometer dengan anggaran Rp5,5 miliar.

Selain itu, Dinas PUPR Padang menangani drainase di kawasan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, sepanjang dua kilometer dengan anggaran Rp6,5 miliar. Pekerjaan lainnya berada di Kampung Apar dan Surau Lubuk, Kecamatan Koto Tangah.

Pemerintah juga mengerjakan drainase yang terintegrasi dengan pembangunan jalan, antara lain di kawasan Maransi dan Gadut. Penanganan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan.

Malvi mengatakan, perbaikan drainase di Pauh dan Kuranji menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko banjir berulang setelah bencana banjir bandang pada November 2025.

Menurut dia, salah satu persoalan yang ditemukan adalah saluran drainase tertutup bangunan usaha dan akses menuju tempat usaha tanpa dilengkapi lubang inspeksi atau manhole. Kondisi tersebut menghambat pemeliharaan dan aliran air.

Selain itu, dimensi sejumlah saluran dinilai tidak lagi memadai untuk menampung debit air saat bencana.

“Di kawasan Pauh-Kuranji, kondisi drainase saat bencana tertutup semua karena masyarakat melakukan penutupan dengan membangun tempat usaha, membangun plat duiker menuju lokasi usaha tanpa menyediakan manhole untuk melancarkan aliran drainase. Makanya saat bencana air melimpah ke jalan,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, dimensi saluran di sejumlah titik ditingkatkan menjadi sekitar satu meter dari kondisi sebelumnya yang umumnya sekitar 80 sentimeter.

Warga Berharap Banjir Tak Kembali Merendam Permukiman

Perbaikan drainase tersebut dirasakan penting oleh masyarakat yang mengalami langsung dampak banjir bandang November 2025. Salah satunya Misnayeni (53), warga Jalan Irigasi, Pasar Baru, Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pauh.

Ia menceritakan, banjir terjadi sekitar tengah malam ketika hujan berintensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut. Awalnya, ia mengira air hanya akan naik dari aliran sungai di belakang rumahnya.

Namun, setelah melihat kondisi di sekitar, ia mengetahui jembatan Gunung Nago di aliran Batang Kuranji putus. Air kemudian masuk ke saluran irigasi hingga meluap ke permukiman.

“Material banjir seperti kayu, batu dan lumpur tanah menggenangi rumah mencapai satu meter. Air itu meluap dari irigasi, sedangkan drainase yang ada tidak mampu lagi menampung sehingga sampai ke permukiman masyarakat,” kata Misnayeni.

Banjir tersebut merusak sejumlah kamar kos miliknya serta enam unit kendaraan. Hingga kini, rumah dan kamar kosnya masih dalam proses perbaikan.

Dampak bencana juga dirasakan dari sisi ekonomi. Menurut Misnayeni, banyak mahasiswa yang sebelumnya menyewa kamar kos di kawasan itu kini tidak kembali karena trauma. Ia mengatakan, empat kamar kos miliknya masih kosong setelah kejadian tersebut.

Meski demikian, ia melihat kondisi yang lebih baik ketika banjir kembali terjadi di sejumlah wilayah Kota Padang pada Oktober 2026.

“Waktu kembali terjadi banjir bandang di sejumlah lokasi di Kota Padang, Oktober 2026, tidak ada lagi air di irigasi meluap. Padahal cekdam yang biasanya menjadi pengontrol aliran air di irigasi tersebut sudah rusak,” ujarnya.

Ia berharap perbaikan drainase terus dilanjutkan agar masyarakat tidak kembali mengalami kerusakan rumah dan kerugian akibat banjir.

Hal senada disampaikan Deka Saputra, warga Jalan Irigasi, Pasar Baru. Ia mengatakan, saat banjir bandang November 2025, air menggenangi rumahnya yang berada lebih rendah dari badan jalan.

Deka bersama keluarganya terpaksa mengungsi ke masjid ketika air mulai naik. Setelah banjir surut, material lumpur yang mengendap di rumahnya mencapai setinggi pinggang orang dewasa.

“Setelah kejadian, material banjir seperti lumpur mengendap setinggi pinggang orang dewasa. Butuh waktu dua bulan untuk membersihkannya,” katanya.

Menurut Deka, pembangunan kembali drainase sangat membantu masyarakat, terutama untuk mengantisipasi luapan air ketika hujan deras.

“Alhamdulillah, saat ini sudah ada dibangun drainase, yang sejatinya sangat membantu bagi masyarakat dan mengurai dampak banjir susulan. Pascabanjir banyak material yang menyumbat drainase, makanya perlu pembersihan dan pembaruan,” ujarnya.

Ia berharap saluran yang telah diperbaiki dapat dijaga dan dibersihkan secara berkala agar aliran air tetap lancar.

Pemulihan Drainase Juga Menyangkut Lahan Pertanian

Selain melindungi permukiman, perbaikan drainase di Kecamatan Pauh dan Kuranji juga berkaitan dengan pemulihan lahan pertanian masyarakat.

Ketua RW 02 Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Syafril Wahab (75), mengatakan, sejumlah saluran drainase tidak lagi dialiri air setelah banjir bandang pada November 2025.

Sebagian saluran bahkan telah ditutup bangunan kedai karena warga menganggap drainase tersebut sudah tidak berfungsi. Namun, setelah bencana, saluran yang mati justru menimbulkan persoalan baru karena menghambat aliran air menuju persawahan.

“Akibat banjir bandang banyak sawah kekeringan. Dengan adanya drainase, bisa kembali dialiri air. Total sawah terdampak bisa mencapai belasan hektare,” kata Syafril.

Ia menyebutkan, di wilayah RW yang dipimpinnya terdapat sekitar satu hektare sawah terdampak, sedangkan di RW sebelah mencapai tiga hektare. Jaringan drainase tersebut juga mengalir hingga ke kelurahan tetangga.

Syafril mengapresiasi dimulainya perbaikan saluran yang telah berlangsung lebih dari satu bulan. Namun, menurut dia, masih terdapat sejumlah titik yang belum dikerjakan.

Ia berharap seluruh saluran yang terhambat dapat dipulihkan sehingga kebutuhan air pertanian kembali terpenuhi.

Sementara itu, Malvi Hendri mengatakan, dalam pelaksanaan rehabilitasi infrastruktur, pihaknya juga menghadapi kendala akibat kerusakan pekerjaan ketika tanggul kembali jebol.

“Pada saat tanggul jebol, pekerjaan yang kita lakukan patah sepanjang 180 meter. Ini sudah kami laporkan ke inspektorat,” katanya.

Ia memastikan perbaikan lanjutan akan dioptimalkan melalui anggaran yang tersedia.

Dengan alokasi TKD tambahan Rp211,9 miliar, Dinas PUPR Padang menargetkan pemulihan berbagai infrastruktur terdampak bencana dapat terus berjalan. Peningkatan realisasi anggaran diharapkan sejalan dengan kemajuan fisik pekerjaan sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.