Penghapusan Honorer Ditunda, Sutan Riska Dukung Pusat Rumuskan Kebijakan Berkeadilan dan Solutif

Langgam.id - Badan Kepegawaian Negara (BKN) membatalkan kebijakan penghapusan tenaga honorer pada November 2023.

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang juga menjabat sebagai Ketum Apkasi. [Foto: Dok. Pemkab Dharmasraya]

Langgam.id - Badan Kepegawaian Negara (BKN) membatalkan kebijakan penghapusan tenaga honorer tahun 2023. Keputusan itu juga disambut baik Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

Menurut Sutan Riska yang juga menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apkasi) itu, keputusan menunda penghapusan tenaga honorer pada November 2023 itu sudah tepat dan ia mengaku sangat mendukung.

"Alhamdulillah, berarti masukan-masukan yang kita berikan dalam berbagai kesempatan kepada sejumlah kementerian dan lembaga diterima dengan baik," ujar Sutan Riska, Jumat (30/9/2022).

Apkasi, kata Sutan Riska, sebelumnya juga sudah berkomunikasi intens dengan sejumlah kementerian dan lembaga, baik melalui audiensi maupun rapat-rapat koordinasi, untuk mencari jalan keluar permasalahan penghapusan tenaga honorer.

"Salah satu usul yang mengemuka dari Apkasi memang tunda dahulu penghapusan (tenaga honorer) ini sampai pemerintah daerah benar-benar siap untuk melaksanakannya," ungkapnya.

Pada dasarnya, lanjut Sutan Riska, Apkasi siap menerima apapun keputusan pemerintah pusat. Tapi, karena ada sejumlah kendala yang ditemui Pemda, dan bahkan kementerian dan lembaga terkait, maka kebijakan itu harus dimatangkan dahulu beberapa tahun ke depan.

"Dari yang kami dengar, Badan Kepegawaian Nagara butuh waktu sampai empat tahun untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu kami berikan dukungan kepada pemerintah pusat untuk merumuskan kebijakan yang berkeadilan dan solutif dalam rentang waktu itu," jelasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan, sangat sulit menyelesaikan masalah honorer sampai November 2023. Menurutnya, butuh waktu yang cukup untuk mencari solusi penyelesaian masalah tenaga honorer tersebut.

Baca juga: Ketua DPRD Sorot Cara Pemprov Sumbar Tanggapi Rencana Penghapusan 12.417 Tenaga Honorer

Untuk itu, sebut Bima, BKN akan mengusulkan revisi atau penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor: 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khusus untuk tenggat waktu sampai 28 November 2023, menjadi 3-4 tahun ke depan.

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Ibunda Bupati Dharmasraya Meninggal Dunia
Ibunda Bupati Dharmasraya Meninggal Dunia
Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan
Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Terbaik di Sumbar, Nomor 9 di Indonesia
Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan
Pemimpin di Sumbar Mesti Peduli Kebudayaan
PKS, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat bersaing ketat untuk perebutan kursi DPR RI dari Dapil Sumatra Barat II.
Guspardi Gaus Minta Pemerintah Tuntaskan Pengangkatan Honorer menjadi PPPK Jelang Desember 2024
Upacara Sumpah Pemuda, Bupati Sutan Riska: Bangkitkan Semangat Kolaborasi Majukan Negeri
Upacara Sumpah Pemuda, Bupati Sutan Riska: Bangkitkan Semangat Kolaborasi Majukan Negeri
Eks Persebaya Mardiono
Ikut Berlaga di SR Cup, Eks Persebaya Mardiono: Seperti Bermain di Turnamen Profesional