Langgam.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) Supardi menyorot cara Pemerintah Provinsi (Pemprov) menanggapi rencana penghapusan 12.417 tenaga honorer di daerah itu. Menurut Supardi, apa yang dilakukan saat ini sudah tidak tepat lagi.
Dikatakan Supardi, ketika sudah semakin dekat tahun 2023, Pemprov malah baru merespons, seperti meminta peninjauan ulang kembali dan lainnya. Harusnya, sebut Supardi, tindakan itu dilakukan jauh sejak awal. Apalagi Sumbar juga butuh tenaga honorer, terutama guru.
"Itu kebijakan yang sudah dikeluarkan sejak tahun sebelumnya, artinya itu tidak serta merta, seharusnya pemerintah daerah jauh hari sebelum itu sudah menyiapkan berbagai alternatif. Ini sudah dekat pemberlakuan, baru malah meresponsnya," ujar Supardi kepada langgam.id, Kamis (23/6/2022).
Supardi menyarankan, agar Pemprov Sumbar memberikan pelatihan usaha kepada ribuan tenaga honorer yang terancam dihapuskan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) itu.
Kemudian, terkait rencana tenaga honorer dimasukkan dalam formasi PPPK di tahun depan, Supardi menilai hal itu tidak akan sebanding, sebab tenaga honorer Sumbar lebih banyak dibanding formasi yang disediakan.
Meski demikian, Supardi tetap mengapresiasi Pemprov Sumbar yang melobi meminta penundaan kepada pemerintah pusat. Selain itu, Supardi juga minta pemprov tetap memiliki alternatif lain. "Kalau pemerintah pusat tidak mencabut kebijakan itu, maka pemerintah daerah harus mencarikan alternatif lain," tegasnya.
Bagaimana pun, lanjut Supardi, tenaga honorer merupakan warga Sumbar. Setiap tenaga honorer punya keluarga yang juga bergantung kehidupannya dengan itu. Tentu Pemprov harus mencarikan solusi untuk mereka.
Di antaranya yang bisa dilakukan, sebut Supardi, menjadikan tenaga honorer sebagai enterprenur. Rencana itu juga sejalan dengan visi misi Gubernur Mahyeldi untuk mencipatakan 100 ribu enterprenur di Sumbar.
"Apa salahnya Pemprov mengalihkan tenaga honorer itu, kita berikan pelatihan, kita berikan motivasi agar mereka berdikari, dari sekian banyak mereka, pasti akan ada yang terpancing," paparnya.
Jika rencnaa itu berhasil, tambah Supardi, maka mereka akan memiliki penghasilan lebih banyak dari menjadi tenaga honorer. Pemprov juga bisa memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK). Bukan cuma itu, bahkan untuk yang khusus bisa diberikan permodalan.
Baca juga: 12.417 Honorer di Lingkungan Pemprov Sumbar Bakal Dihapus, Didominasi Tenaga Pendidik
"Nanti akan ada pengusaha-pengusaha baru dari tenaga honor kita tadi, kita bimbing, tidak mungkin hanya memberikan arahan saja, atau mungkin ada alternatif lain, nanti bisa dikoordinasikan juga dengan bupati wali kota karena di daerah juga ada tenag honorer," katanya.
