Langgam.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyusun langkah strategis menghadapi tiga persoalan mendesak: maraknya tambang ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan kelangkaan BBM bersubsidi.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan perlunya sinergi seluruh pihak agar penanganan dilakukan secara cepat dan terukur. “Semua harus bergerak. Kita susun langkah-langkah yang jelas, dengan tahapan dan tindak lanjut yang konkret,” ujarnya saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda bertema Mengantisipasi Illegal Mining, Illegal Fishing, dan Kelangkaan BBM di Istana Gubernur, Jumat (24/10/2025).
Mahyeldi menekankan dua aspek utama dalam penyelesaian persoalan tersebut: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum yang tegas. Ia menilai keduanya harus berjalan beriringan agar solusi yang diambil berkelanjutan.
Terkait penangkapan ikan ilegal, Mahyeldi menyoroti penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di perairan Sumbar. Untuk mengatasinya, Pemprov Sumbar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus mendorong edukasi dan bantuan alat tangkap ramah lingkungan bagi nelayan. “Kalau nelayan didukung dengan alat tangkap yang sesuai dan hasil tangkapannya layak, mereka pasti memilih cara yang benar,” katanya.
Sementara dalam isu kelangkaan BBM, Mahyeldi mengungkapkan konsumsi bahan bakar di Sumbar termasuk tertinggi di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menambah kuota 70 ribu kiloliter, pasokan tetap berisiko menipis jika pengawasan lemah. Ia menegaskan pentingnya memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.
“SPBU harus menegakkan aturan pembatasan pembelian maksimal 125 liter per kendaraan sesuai Surat Edaran Gubernur. Kalau dijalankan dengan baik, kelangkaan bisa ditekan. Kalau dibiarkan, pasokan bisa habis sebelum akhir tahun,” ujarnya.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menilai pentingnya rencana strategis jangka panjang agar upaya penyelesaian tidak berhenti pada tataran wacana. Ia menekankan perlunya kebijakan yang konsisten dan terukur lintas sektor.
Dukungan juga datang dari Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Arief Gajah Mada. Ia menegaskan kesiapan TNI membantu pemerintah daerah menegakkan aturan di lapangan. “Alam Sumatera Barat ini indah dan subur, jangan sampai dirusak oleh aktivitas ilegal,” ujarnya.
Rapat tersebut menghasilkan komitmen bersama antara Pemprov Sumbar dan Forkopimda untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, memperketat pengawasan, serta menindak tegas pelanggaran di sektor tambang, perikanan, dan distribusi energi agar pembangunan daerah berjalan berkelanjutan.
