Pemprov Sumbar Siapkan Anggaran Rp500 Miliar untuk Penerapan PSBB

PSBB di Sumbar

Ilustrasi PSBB (Foto: Pixabay)

Langgam.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) akan mempersiapkan anggaran untuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebanyak Rp500 miliar. Tahap pertama akan dianggarkan senilai Rp250 miliar, lalu sisanya untuk tahap kedua.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menyebutkan, jika memang usulan PSBB disetujui Menteri Kesehatan, kita sudah memperkirakan akan ada anggaran untuk tahap kedua. Tapi, jika itu benar dilaksanakan.

"Kemudian, kabupaten dan kota juga sudah ada rincian (anggaran), mereka ada melakukan peralihan anggaran sekitar Rp915 miliar," ujar Nasrul saat jumpa pers online Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) bersama awak media, Selasa (14/4/2020) malam.

Jika ditotalkan, kata Nasrul Abit, keseluruhan anggaran untuk penerapan PSBB mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota, jumlahnya mencapai Rp1,5 triliun. Hanya saja, setiap kabupaten dan kota memiliki jumlah anggaran yang berbeda, ada yang kecil dan ada yang besar.

"Harapan kita bantuan pemprov ini diiringi dengan kebijakan kabupaten dan kota masing-masing," ungkapnya.

Baca Juga: Pemprov Sumbar Ajukan Penerapan PSBB untuk Kota Padang dan Bukittinggi

Soal pemindahan anggaran itu, jelasnya, juga sudah dikoordinasikan dengan pihak terkait, termasuk pembahasan anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dana itu juga akan digunakan untuk membantu masyarakat nantinya.

Baca Juga: Akan Diusulkan Pemprov, Pemko Bukittinggi Akan Kaji Ulang Soal Penerapan PSBB

"Kita akan membantu masyarakat sekitar 3 bulan, hanya saja kita masih mengalami kendala soal by name by adress penerima bantuan itu," jelasnya.

Baca Juga: Padang dan Bukittinggi Dibatalkan, Gubernur Kembali Usulkan PSBB untuk Provinsi

Sementara kebijakan PSBB tersebut akan segera dibahas bersama seluruh kabupaten dan kota hari ini, Rabu (15/4/2020). Jika disetujui oleh kabupaten dan kota, maka akan diajukan ke Menteri Kesehatan. Jika tidak disetujui, maka akan tetap dilakukan pembatasan orang secara selektif sesuai aturan yang ada. (Rahmadi/ZE)

Baca Juga

Permasalahan baru yang menimpa umat Islam yakni terkait daftar nama-nama ustadz kondang yang terdaftar dalam jaringan radikalisme.
Pergeseran Nilai Muhammadiyah Sumbar dalam Politik?
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumbar, Bayu Aryadhi mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi
BP2MI: Tidak Ada Pekerja Migran Indonesia dari Sumbar di Zona Konflik
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
Ahmad Hafidz
Nagari Creative Hub: Penggerak Ekonomi Masyarakat
Sebanyak 14 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI terpilih asal Sumatra Barat untuk periode 2024-2029 telah dilantik pada 1 Oktober 2024
Harta Kekayaan Anggota DPR dan DPD Asal Sumbar: Mulyadi Terkaya, Cerint Iralloza Terendah
Menteri BUMN Erick Thohir telah menyetujui pengalihan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengembangan RSUP M Djamil Kota Padang.
Flyover Sitinjau Lauik Segera Dibangun, Andre: Pemenang Lelang Diumumkan 7 Oktober 2024