Langgam.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan komitmen percepatan Roadmap ETPD 2025 dalam High Level Meeting (HLM) TP2DD dan Capacity Building yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Senin (24/11/2025).
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, mengatakan bahwa percepatan Roadmap ETPD 2025 menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus efisiensi tata kelola keuangan daerah.
“Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan PAD dengan pemanfaatan kanal pembayaran nontunai lewat elektronifikasi transaksi,” katanya dalam sambutan kegiatan tersebut.
Sekda mengingatkan seluruh OPD pengelola pendapatan serta pemerintah kabupaten/kota agar mempercepat implementasi kanal digital, mengingat hal tersebut berpengaruh langsung pada peningkatan indeks ETPD dan penilaian TP2DD Championship Regional Sumatera.
“Percepatan Roadmap ETPD 2025 membutuhkan sinergi kuat lintas lembaga,” katanya.
Senada dengan itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Syefdinon, menegaskan bahwa HLM TP2DD dan kegiatan Capacity Building menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman aparatur dalam mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Langkah ini sekaligus mengakselerasi penyempurnaan penyusunan Roadmap ETPD Tahun 2025 yang menjadi pedoman utama digitalisasi pembayaran di lingkungan pemerintah daerah.
Menurut Syefdinon, kegiatan ini diarahkan untuk memperluas wawasan aparatur mengenai implementasi pembayaran non-tunai serta memperkuat komitmen semua pihak dalam mengoptimalkan sistem transaksi digital.
“Sasarannya jelas, yakni penyempurnaan Roadmap ETPD 2025, peningkatan penggunaan sistem pembayaran elektronik di seluruh transaksi pendapatan daerah, serta mendorong masyarakat Sumbar semakin terbiasa menggunakan transaksi non-tunai,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan HLM dan Capacity Building, terutama Bank Indonesia dan Bank Nagari yang selama ini aktif mendorong digitalisasi daerah.
Menurutnya, sinergi tersebut telah memberi dampak positif pada peningkatan Indeks ETPD serta hasil penilaian TP2DD Championship Regional Sumatera.
“Kolaborasi ini terbukti memperkuat posisi Sumatera Barat dalam percepatan digitalisasi pemerintah daerah,” tambahnya.
Ke depan, Pemprov Sumbar menargetkan penguatan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota agar pemanfaatan transaksi digital semakin meluas. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola keuangan yang lebih transparan, efisien, dan modern di seluruh wilayah Sumbar.
Diketahui, kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta, mulai dari kepala daerah kabupaten/kota, Ketua Harian TP2DD, SKPD terkait, Bank Indonesia, hingga Bank Nagari.
Sementara itu, Bank Indonesia memaparkan perkembangan indeks ETPD, capaian TP2DD sepanjang 2024, serta perlunya peningkatan realisasi penggunaan kanal digital seperti QRIS, mobile banking, e-commerce, dan berbagai kanal non-tunai lainnya. Dukungan serupa disampaikan Bank Nagari sebagai pengelola RKUD yang berkomitmen memperluas kanal pembayaran digital di daerah. (rls)
