Langgam.id - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) membuat aplikasi untuk mencatat identitas para pelanggar Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Aplikasi ini mendukung penerapan pemberian sanksi nantinya bagi pelanggar.
Kepala Satpol-PP Sumbar Dedy Diantolani mengatakan aplikasi tersebut bernama Sipelada atau Sistem Informasi Data Pelanggar Perda. Aplikasi tersebut dibuat berdasarkan koordinasi Diskominfo Sumba, Satpol-PP Sumbar, dan Diskrimum Polda Sumbar.
"Kita sudah membangun aplikasi ini, karena Perda ini sanksinya bertingkat, maka untuk itu gunanya aplikasi ini kita buat," katanya di Kantor Gubernur Sumbar, Jumat (2/10/2020).
Baca juga: Sanksi Perda AKB Sumbar Mulai Berlaku 10 Oktober
Aplikasi ini menurutnya berguna untuk mencatat riwayat pelanggaran yang telah dilakukan. Kalau tidak terdata bisa saja dia hanya dapat sanksi tertulis saja setiap melanggar.
"Jadi misalnya si A melanggar di Padang, lalu kita masukkan namanya di aplikasi, maka bisa saja saat dia ada Bukittingi lalu bikin kesalahan lagi, maka dia kena sanksi tingkat ke dua," katanya.
Aplikasi ini tidak dapat diakses untuk masyarakat umum dan hanya dipegang oleh petugas penegak perda. Apalagi di dalamnya ada data kependudukan seperti NIK.
Pada tingkat provinsi, aplikasi ini akan dipegang oleh Satpol-PP Sumbar, Diskominfo dan Polda. Sementara di tingkat kabupaten kota diserahkan Satpol-PP dan Polres.
"Jadi setiap petugas di lapangan akan bawa android dan bagi yang melanggar langsung diupload, kalau sudah pernah tercatat maka akan dikenakan sanksi berikutnya," katanya.
Catatan riwayat ini juga bahan pertimbangan bagi hakim bahwa ini riwayat pelanggaran yang pernah dilakukan. Penerapan apliksai ini juga mengikuti mulai diterapkan sanksi nantinya.
Diketahui Perda AKB untuk sosialisasi dilakukan selama sekitar seminggu pada hari kerja dimulai kemaren Kamis (1/10/2020) hingga Jumat (9/10/2020). Sehingga pada Sabtu (10/10/2020) sanksi Perda ini sudah dapat diterapkan. (Rahmadi/ABW)
