Langgam.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengakui adanya pembiaran spasial atau pembiaran sistemik terhadap pelanggaran tata ruang/kerusakan lingungan di lokasi tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung.
“Ini jelas bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan. Kembali lagi bagaimana nanti komitmen untuk penegakan hukum itu,” ujar Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Helmi Heriyanto, Kamis (21/5/2026).
Lokasi persis tambang emas ilegal ini di Jorong Koto Guguak, Nagari Guguk, Kecamatan IV Nagari. Sebelumnya, sembilan orang meninggal tertimbun akibat tebing longsor.
Dari kajian yang dilakukan Divisi Advokasi Ruang Hidup Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, mengungkap adanya indikasi pembiaran spasial melalui analisis berbasis Google Earth Engine (GEE).
LBH Padang mencatatat sepanjang 2020 hingga 2023, Kabupaten Sijunjung kehilangan sekitar 14,5 ribu hektare hutan. Sebanyak 72 hingga 76 persen kerusakan terjadi di koridor sempadan sungai sejauh 100 meter yang dinilai identik dengan aktivitas tambang alluvial atau dompeng.
Selain itu, lokasi tambang yang longsor dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumbar tercatat sebagai kawasan perkebunan atau kebun. Namun di lapangan, berubah jadi area tambang ilegal dengan lereng mencapai kemiringan 16,3 derajat dan dinilai rawan longsor.
“Sehingga dari sisi pemerintah sendiri juga akan jadi perhatian berdasarkan data-data yang disampaikan oleh kedua lembaga tersebut,” kata Helmi.
Helmi menegaskan diperlukan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ia menuturkan, meskipun kegiatan pembukaan lahan dan aktivitas tambang dilakukan hanya untuk bekerja mencari rezeki oleh masyarakat.
“Namun ketika melanggar hukum tentu penegakan hukum harus dilakukan. Di sisi lain, kami saat ini juga sedang menyusun skema berkaitan dengan wilayah pertambangan rakyat, hingga saat ini masih dalam proses,” imbuhnya. (WAN)
