Langgam.id – Pemerintah Kota Padang terus mematangkan implementasi digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi dan Persiapan Launching Digitalisasi Bansos yang digelar di Aula Kantor Dinas Sosial Kota Padang, Senin (29/6/2026).
Rakor yang dihadiri para camat se-Kota Padang itu berfokus pada penguatan implementasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos), platform digital yang menjadi basis pendataan masyarakat penerima bantuan. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melakukan pendaftaran maupun pembaruan data secara mandiri melalui laman Perlinsos.
Staf Ahli Wali Kota Padang, Feri Mulyani Hamid, mengatakan setelah rapat koordinasi tersebut, pelaksanaan program Perlinsos akan langsung berjalan hingga akhir Agustus. Selanjutnya, pada September akan memasuki masa sanggah.
“Setelah rakor ini, program Perlinsos akan langsung berjalan hingga akhir Agustus, karena pada September mendatang kita sudah memasuki masa sanggah,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemko Padang ingin mendorong seluruh camat agar mengawal proses pendataan digital secara maksimal sehingga masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan dapat terdata dengan baik.
“Kita ingin memotivasi para camat agar mengawal pendataan digital ini dengan optimal. Tujuannya jelas, agar masyarakat yang benar-benar berhak masuk kategori penerima tidak lagi terabaikan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang, Syaiful Andri, mengungkapkan Kota Padang mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat sebagai salah satu daerah percontohan implementasi digitalisasi bansos.
“Kota Padang terpilih masuk dalam 42 kabupaten dan kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah piloting implementasi digitalisasi bansos,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemko Padang telah menetapkan dua kelurahan sebagai lokasi uji coba perdana pada 7 hingga 8 Juli 2026, yakni Kelurahan Kuranji di Kecamatan Kuranji dan Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX di Kecamatan Lubuk Begalung.
Melalui digitalisasi berbasis Perlinsos, pemerintah berharap proses pendataan penerima bantuan sosial menjadi lebih akurat, transparan, dan mampu meminimalisasi kesalahan sasaran dalam penyaluran bansos kepada masyarakat. (HER)
