Langgam.id – Pemerintah Kota (Pemko) Padang berkomitmen menyediakan hunian yang layak dan aman bagi warga Lapau Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, yang terdampak banjir akibat bencana hidrometeorologi.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat menyalurkan bantuan kepada warga terdampak di Lapau Munggu, Minggu (9/8/2026) lalu.
Warga RT 02 RW 06 Lapau Munggu sebelumnya meminta pemerintah segera melakukan relokasi. Sekitar 40 kepala keluarga (KK) yang menempati 30 rumah mengaku tidak lagi merasa aman tinggal di kawasan tersebut karena berada di daerah rawan bencana.
Ketua RT 02 RW 06 Lapau Munggu, Adenan Syahputra Antoni, mengatakan warga berharap dapat dipindahkan ke lokasi yang lebih tinggi dan aman.
“Kami dari masyarakat yang berada di RT 02 RW 06 Lapai Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang meminta kepada pihak Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Padang agar kami disegerakanlah diungsikan atau dipindahkan di tempat yang layak atau di tempat yang lebih tinggi lagi. Karena di sini kami tidak nyaman rasanya,” kata Adenan.
Menanggapi permintaan tersebut, Fadly mengatakan Pemko Padang telah menyiapkan solusi bagi warga yang ingin meninggalkan kawasan rawan bencana.
Pemko Padang menyiapkan dua opsi relokasi permanen. Pertama, pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Mandiri bagi warga yang memiliki lahan pribadi atau tanah kaum yang dapat digunakan untuk pembangunan rumah.
Untuk opsi tersebut, Pemko Padang akan mengusulkan pembangunan hunian kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kita senang sekali, bersyukur sekali mendengarkan bahwasanya bapak dan ibu di sini punya alternatif tanah, sehingga kita akan mintakan BNPB untuk bangun. Ini bisa sekali,” ujar Fadly.
Sementara bagi warga yang tidak memiliki lahan, Pemko Padang menyiapkan opsi kedua, yakni menempatkan warga di hunian tetap milik pemerintah yang telah tersedia di tiga lokasi.
Ketiga lokasi tersebut berada di Balai Gadang, Sungkai, dan Simpang Haru.
Fadly menegaskan, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana dan merasa tidak aman dapat mengajukan relokasi kepada pemerintah.
“Siapa pun masyarakat kita di mana pun yang sudah terdampak dan merasa bahwasanya daerahnya itu rawan, bisa kita relokasi. Tidak ada tidak bisa. Silakan disampaikan, kita carikan solusi,” katanya.
Menurut Fadly, warga yang memiliki lahan dapat difasilitasi pembangunan rumah di atas lahan tersebut. Sedangkan warga yang tidak memiliki lahan dapat ditempatkan di lokasi Huntap pemerintah.
“Kalau memang ada tanahnya, di tanah itu kita akan bangunkan rumah. Kalau tidak ada tanahnya, kita bangunkan di tiga lokasi Huntap yang sudah kita tetapkan,” ujarnya.
Ia juga mengimbau warga tidak memaksakan diri tetap tinggal di kawasan yang berulang kali dilanda bencana.
“Jangan paksakan tinggal kalau memang daerah tersebut memang daerah yang rawan dan sudah berkali-kali kena bencana. Ada solusinya dari pemerintah kota,” tegas Fadly.
Selain menawarkan solusi relokasi, Pemko Padang bersama pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir di Lapau Munggu.
Bantuan sosial dari APBD Kota Padang diberikan sebesar Rp2 juta per rumah dengan total anggaran Rp540 juta. Selain itu, BNPB menyalurkan bantuan berupa sembako, hygiene kit, selimut, makanan bayi, kasur lipat, dan alat kebersihan.
Bantuan lainnya berasal dari Wakil Presiden berupa berbagai peralatan kebersihan, seperti sapu, kain pel, plastik sampah, karet pel, sikat lantai, wepol, dan sabun.
Pemko Padang memastikan pemenuhan hunian layak bagi warga terdampak menjadi bagian dari upaya pemulihan pascabencana, sekaligus mengurangi risiko masyarakat kembali terdampak bencana di lokasi yang sama. (HER)
