Langgam.id — Pemerintah Kota Padang bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B.
Penguatan pengawasan tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Ketua KPAI Jasra Putra di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (12/5/2026).
Fadly Amran mengatakan pengawasan terhadap program MBG penting dilakukan agar pelaksanaan program benar-benar tepat sasaran dan berdampak terhadap upaya penurunan angka stunting di Kota Padang.
Menurut dia, program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan pasar tradisional, koperasi, dan kelompok tani.
“Kita akan mendorong kesiapan pasar tradisional, koperasi, dan Kelompok Wanita Tani dalam menyambut kebutuhan rantai pasok program MBG, terutama terkait sertifikasi produk pangan seperti daging ayam, sapi, dan sayur,” ujar Fadly.
Ia juga meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Padang menyesuaikan pelaksanaan program dengan standar yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional.
Fadly menegaskan program MBG tidak boleh membuat masyarakat mengabaikan pemenuhan gizi keluarga secara mandiri. Karena itu, intervensi dari organisasi perangkat daerah terkait tetap diperlukan agar program berjalan efektif.
“Jangan sampai orang tua berpikir karena sudah ada MBG, maka kebutuhan gizinya selesai. Saya minta dinas terkait melakukan intervensi konkret supaya program MBG tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, Jasra Putra mengatakan kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memastikan standar operasional prosedur distribusi makanan bagi kelompok 3B berjalan sesuai ketentuan, terutama terkait keamanan pangan dan ketepatan sasaran penerima.
Menurut Jasra, KPAI menaruh perhatian pada aspek higienitas dan keamanan dalam seluruh proses penyediaan makanan, mulai dari pengolahan hingga distribusi.
“Kami menekankan pentingnya sertifikasi kelayakan higiene pada seluruh unit SPPG serta pengawasan ketat terhadap seluruh proses, mulai dari kondisi dapur, pengelolaan limbah, pemilahan bahan baku, kesehatan tenaga pengolah, hingga proses pengemasan dan distribusi makanan agar sesuai standar keamanan pangan,” ujarnya.
Ia berharap pengawasan yang dilakukan bersama pemerintah daerah dapat memastikan program MBG benar-benar memberi manfaat bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai kelompok yang rentan terhadap persoalan gizi.
