Pemkab Agam Ingatkan Sekolah Agar Transparan Kelola Dana Bos

Indra Catri | Bupati Agam Tersangka Ujaran Kebencian

Bupati Agam Indra Catri (Foto: Dok. MC Kab. Agam)

Langgam.idPemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam meminta seluruh sekolah yang ada di daerah itu dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar transparan, apalagi terkait Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Bupati Kabupaten Agam, Indra Catri menyebutkan, untuk mensukseskan pembangunan bidang pendidikan, Kemendikbud telah menerbitkan Permen Nomor 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler, dan Permendikbud Nomor 31 tahun 2019 tentang petunjuk teknis BOS afirmasi dan BOS kinerja.

"BOS afirmasi ditujukan bagi sekolah berada di daerah yang dianggap masih tergolong 3T (terluar, terjauh dan tertinggal). Sedangkan BOS kinerja ditujukan bagi satuan pendidikan yang dinilai mempunyai kinerja baik dalam pengelolaan sekolah terhadap delapan Standar Mutu Pendidikan (SMP), yang terlihat dari rapor mutu dan perolehan nilai rata-rata UN atau USBN," ujarnya melalui rilis yang diterima Langgam.id, Jumat (18/10/2019).

Jadi, kata Indra Catri, melalui regulasi tersbut, mekanisme PBJ yang bersumber dari dana BOS, sudah diatur.

“Sebab untuk PBJ di sekolah dapat dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) atau luring (luar jaringan),” jelasnya.

Dikatakannya, PBJ di sekolah dengan besar belanja sampai Rp50 juta dapat dilakukan secara daring yang diterapkan Kemendikbud melalui aplikasi Sistem Pengadaan Barang Jasa di Sekolah (SIPLah).

Sedangkan PBJ di atas Rp50 juta, bisa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Perpres Nomor 16 tahun 2018.

Menurutnya, aplikasi SIPLah dibuat sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas, transparasi dan efektivitas serta pengawasan PBJ di sekolah, dengan dana yang bersumber dari dana BOS regular dan kinerja di Kemdikbud.

Dia menilai, aplikasi tersebut perlu didukung bersama. “Kita berharap setelah sosialisasi penerapan SIPLah, Kepala Dinas Pendidikan diminta mensosialisasikan kebijakan ini ke sekolah untuk segera diterapkan,” ungkapnya.

Terkait daerah yang belum terlayani jaringan telekomunikasi, kata Indra Catri, semoga PT. Telkom atau Provider lain dapat mengembangkan layanannya ke seluruh daerah. “Supaya manfaat dari kebijakan ini bisa dirasakan secara maksimal,” katanya. (*/ZE)

Baca Juga

Presiden Joko Widodo menilai penanganan bencana di Sumatra Barat, yaitu di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, sudah berjalan
Presiden Nilai Penanganan Bencana di Sumbar Sudah Berjalan Baik
Banjir Lahar Dingin Agam: 141 Ternak Terdampak
Banjir Lahar Dingin Agam: 141 Ternak Terdampak
Fanta 2.0 dan relawan Prabowo Gibran, Gigih Brani 08, menyaluarkan bantuan kebutuhan pokok balita di posko pengungsian di SDN 08 Bukit
Fanta 2.0 dan Gigih Brani 08 Bagikan Kebutuhan Pokok Balita di Posko Pengungsian Agam
Pemerintah membuka pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 di delapan kementerian/lembaga. Ada total 3.445 formasi yang dibuka
8 Instansi Buka Seleksi Sekolah Kedinasan 2024, Tersedia 3.445 Formasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Padang sudah membuka PPDB SD dan SMP negeri Tahun Pelajajaran 2024/2025.
Ini 4 Jalur Masuk PPDB SD dan SMP Negeri di Padang 2024
Dapur Umum Dinsos Agam Suplai 3.000 Nasi Bungkus per Hari untuk Penyintas Bencana dan Relawan
Dapur Umum Dinsos Agam Suplai 3.000 Nasi Bungkus per Hari untuk Penyintas Bencana dan Relawan