Minangkabau Diusulkan Jadi Nama Provinsi, Gubernur Sumbar: Kalau Ada Peluang Silahkan

Minangkabau Diusulkan Jadi Nama Provinsi, Gubernur Sumbar: Kalau Ada Peluang Silahkan

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2019. (Foto: Humas Pemprov Sumbar)

Langgam.id Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menanggapi ide perubahan nama Provinsi Sumbar menjadi Provinsi Minangkabau. Irwan mengaku akan mendukung jika memang masyarakat yang menginginkan.

Usulan tersebut dilontarkan oleh anggota DPR RI Fadli Zon. Menurut Fadli, nama Minangkabau lebih cocok karena nama Minangkabau lebih mewakili identitas, kebudayaan, serta kesejarahan masyarakat yang ada di Sumbar.

“Jadi, bobot nama Minangkabau jauh lebih besar dibanding nama
Sumbar. Sebab, kalau bicara Minangkabau, maka tarikan sejarahnya merentang hingga jauh ke belakang, jauh sebelum Indonesia lahir. Sementara, kalau kita Sumbar, asosiasinya hanya terkait wilayah administratif saja,” kata Fadli dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9/2020).

Menurut Fadli, orang Minangkabau punya sumbangan besar terhadap pembentukan bahasa persatuan. Selain itu, kiprah orang Minangkabau dalam sejarah Republik juga besar.

Merespons usulan itu, Irwan mengaku tak mau berpolemik karena merupakan bagian dari pemerintah. Dia mengatakan akan mendukung apa yang diinginkan masyarakat.

“Yang jelas saya tidak mau ikut berpolemik, karena pemerintah ditugaskan untuk bekerja bukan untuk berpolemik, tapi kalau pengamat dan sebagainya silahkan,” katanya di Padang, Kamis (24/9/2020).

Dirinya juga mengapresiasi pembahasan ide oleh masyarakat. Sebagai pemerintah dia tidak berkapasitas mengomentari karena pasti akan muncul polemik nantinya.

“Jadi kalau sepakat saya dukung kalau tidak sepakat saya juga dukung, jadi biarkanlah masyarakat Minang atau Sumbar mengomentari, kalau memang ada peluangnya silakan diproses, kita sebagai pemerintah mendukung saja,” katanya. (Rahmadi/ABW)

Baca Juga

Pakar Telematika Ungkap Rekaman VCS Bupati Limapuluh Kota Safni Bukan Hasil Rekayasa
Pakar Telematika Ungkap Rekaman VCS Bupati Limapuluh Kota Safni Bukan Hasil Rekayasa
Pengerjaan jalan di kawasan Lembah Anai saat ini masih terus berlangsung. Kepolisian pun memberlakukan sistem buka tutup bagi kendaraan
One Way Jalur Padang-Bukittinggi Kembali Berlaku 22-24 Maret 2026
Bantah Ajukan Restorative Justice Kasus VCS, Kuasa Hukum Bupati Limapuluh Kota: Saran Polisi
Bantah Ajukan Restorative Justice Kasus VCS, Kuasa Hukum Bupati Limapuluh Kota: Saran Polisi
Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta memimpin patroli ke sejumlah titik rawan tawuran dan balap liar di Kota Padang pada Jumat
Kasus VCS Bupati Limapuluh Kota Safni, Kapolda Sumbar: Kita Bakal Gelar Perkara
Pakar Hukum Tegaskan Pelaku VCS Bupati Limapuluh Kota Tak Bisa Restorative Justice Meski Dimaafkan
Pakar Hukum Tegaskan Pelaku VCS Bupati Limapuluh Kota Tak Bisa Restorative Justice Meski Dimaafkan
Polisi Sebut Rekaman VCS Bupati Safni Editan, Pakar Hukum: Harus Uji Digital Forensik, Tak Bisa Pengakuan Pelaku Saja
Polisi Sebut Rekaman VCS Bupati Safni Editan, Pakar Hukum: Harus Uji Digital Forensik, Tak Bisa Pengakuan Pelaku Saja