Minangkabau Diusulkan Jadi Nama Provinsi, Gubernur Sumbar: Kalau Ada Peluang Silahkan

Minangkabau Diusulkan Jadi Nama Provinsi, Gubernur Sumbar: Kalau Ada Peluang Silahkan

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2019. (Foto: Humas Pemprov Sumbar)

Langgam.id Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menanggapi ide perubahan nama Provinsi Sumbar menjadi Provinsi Minangkabau. Irwan mengaku akan mendukung jika memang masyarakat yang menginginkan.

Usulan tersebut dilontarkan oleh anggota DPR RI Fadli Zon. Menurut Fadli, nama Minangkabau lebih cocok karena nama Minangkabau lebih mewakili identitas, kebudayaan, serta kesejarahan masyarakat yang ada di Sumbar.

“Jadi, bobot nama Minangkabau jauh lebih besar dibanding nama
Sumbar. Sebab, kalau bicara Minangkabau, maka tarikan sejarahnya merentang hingga jauh ke belakang, jauh sebelum Indonesia lahir. Sementara, kalau kita Sumbar, asosiasinya hanya terkait wilayah administratif saja,” kata Fadli dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9/2020).

Menurut Fadli, orang Minangkabau punya sumbangan besar terhadap pembentukan bahasa persatuan. Selain itu, kiprah orang Minangkabau dalam sejarah Republik juga besar.

Merespons usulan itu, Irwan mengaku tak mau berpolemik karena merupakan bagian dari pemerintah. Dia mengatakan akan mendukung apa yang diinginkan masyarakat.

“Yang jelas saya tidak mau ikut berpolemik, karena pemerintah ditugaskan untuk bekerja bukan untuk berpolemik, tapi kalau pengamat dan sebagainya silahkan,” katanya di Padang, Kamis (24/9/2020).

Dirinya juga mengapresiasi pembahasan ide oleh masyarakat. Sebagai pemerintah dia tidak berkapasitas mengomentari karena pasti akan muncul polemik nantinya.

“Jadi kalau sepakat saya dukung kalau tidak sepakat saya juga dukung, jadi biarkanlah masyarakat Minang atau Sumbar mengomentari, kalau memang ada peluangnya silakan diproses, kita sebagai pemerintah mendukung saja,” katanya. (Rahmadi/ABW)

Baca Juga

Walikota Padang, Fadly Amran.
Pemko Padang Siapkan Opsi Relokasi bagi Warga Kuranji yang Tinggal di Area Rawan Banjir
Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat pengawasan terhadap travel umrah yang belum mengantongi izin operasional.
Kemenhaj Sumbar Akan Tindak Tegas Travel Umrah Tak Berizin
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI