Langgam.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Provinsi Sumatra Barat. Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/260/2020 tersebut ditetapkan Jumat (17/4/2020).
Aturan untuk percepatan penanganan virus corona (Covid-19) tersebut disandarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020. Peraturan tentang PSBB yang ditetapkan pada 31 Maret 2020 lalu itu, terdiri dari tujuh pasal yang memuat sejumlah ketentuan.
Baca Juga: Menkes Setujui PSBB di Sumbar
Pasal 1 PP ini menjelaskan PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19.
PSBB, seperti diatur Pasal 2 ayat (2) PP ini, harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
Pasal 3 PP mengatur dua kriteria untuk bisa diberlakukannya PSBB. Pertama, jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Kedua, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.
Pasal 4 mengatur, paling sedikit dilakukan tiga pembatasan dalam PSBB. Pertama, peliburan sekolah dan tempat kerja dan kedua, pembatasan kegiatan keagamaan. Namun, pembatasan ini harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja dan ibadah penduduk. Ketiga, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Meski demikian, pembatasan ini harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
Baca Juga: PSBB Disetujui Menkes, Gubernur Sumbar: Sosialisasi 3 Hari ke Depan
Dalam melaksanakan PSBB, pemerintah daerah diminta wajib sesai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Ketentuan berikutnya, mengatur prosedur keluarnya ketetapan PSBB di sebuah wilayah. (*/SS)
