Langgam.id – Nagari Amping Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan menjadi salah satu dari tujuh desa dan komunitas di Indonesia yang menjadi pionir Desa Tangguh Bencana. Ketujuh desa tersebut dinilai memenuhi indikator kesiapsiagaan tsunami sesuai standar yang ditetapkan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan .
Penyerahan sertifikat melalui Intergovernmental Oceanographic Commission (UNESCO-IOC) tersebut dilakukan dalam webinar yang digelar oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Kamis (16/7/2026). Mahasiswa Universitas Andalas yang sedang menggelar Kuliah Kerja Nyata (KKN) di nagari itu, mendukung kelancaran seminar yang digelar secara hybrid tersebut.
Selain pada Nagari Amping Parak, sertifikat juga diberikan UNESCO kepada Desa Tua Pejat (Kabupaten Kepulauan Mentawai), Desa Citepus dan Desa Cikakak (Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat), serta Desa Teluk Sepang, Kelurahan Penurunan dan Kelurahan Lempuing (Kota Bengkulu).
Dalam siaran persnya, mahasiswa KKN Unand menyebutkan, Program Tsunami Ready Recognition Programme merupakan pengakuan internasional yang diberikan kepada komunitas pesisir yang telah memenuhi sejumlah indikator kesiapsiagaan, meliputi aspek penilaian bahaya, sistem peringatan dini, perencanaan evakuasi, edukasi masyarakat, penyebarluasan informasi kebencanaan, hingga kapasitas respons masyarakat ketika menghadapi potensi tsunami.
Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa ketujuh desa telah memenuhi indikator kesiapsiagaan tsunami sesuai standar internasional yang ditetapkan UNESCO-IOC. Standar tersebut mencakup kesiapan kelembagaan, ketersediaan informasi risiko bencana, sistem peringatan, rencana evakuasi, pelaksanaan edukasi kepada masyarakat, serta mekanisme koordinasi ketika terjadi keadaan darurat.
Bagi Nagari Amping Parak, penerimaan sertifikat tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat pesisir terhadap potensi bencana tsunami. Sebagai wilayah yang berada di kawasan pesisir barat Sumatera, peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami risiko bencana, mengenali sistem peringatan dini, serta melaksanakan prosedur evakuasi menjadi aspek yang penting dalam pengurangan risiko bencana.
Melalui keikutsertaan dalam webinar ini, mahasiswa KKN Universitas Andalas memperoleh kesempatan untuk memahami secara langsung berbagai kebijakan dan praktik mitigasi bencana yang diterapkan di tingkat nasional maupun internasional. Pengalaman tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pengurangan risiko bencana di masyarakat.
Menurut siaran pers itu, kehadiran mahasiswa sebagai peserta sekaligus pendukung pelaksanaan kegiatan di Nagari Amping Parak memperlihatkan peran perguruan tinggi dalam mendukung kegiatan edukasi dan diseminasi informasi kebencanaan di tingkat lokal. Dukungan yang diberikan mencakup bantuan pada tahap persiapan pelaksanaan kegiatan, penataan lokasi, gotong royong kebersihan, penyusunan layout acara, hingga partisipasi aktif dalam mengikuti seluruh rangkaian webinar.
Sinergi antara pemerintah nagari, BMKG, pemerintah daerah, masyarakat, serta unsur akademisi melalui keterlibatan mahasiswa KKN diharapkan dapat terus mendukung berbagai program peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di wilayah pesisir.
Selain memperingati 20 tahun Tsunami Pangandaran 2006, webinar bertajuk “A 20 Years Commemoration of the 2006 Pangandaran Tsunami: Understanding the Past and Strengthening the Future Resilience” tersebut juga menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai penguatan mitigasi bencana, pengembangan sistem peringatan dini, serta peningkatan ketangguhan masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama mengurangi risiko bencana di Indonesia.
Di Nagari Amping Parak, kegiatan dipusatkan di Balai Penyu, Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) Ampiang Parak, dihadiri oleh unsur pemerintah nagari, masyarakat, perangkat daerah, serta mahasiswa KKN Universitas Andalas.
Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini difokuskan pada dukungan terhadap pelaksanaan acara di tingkat nagari. Sehari sebelum pelaksanaan webinar, mahasiswa bersama perangkat Nagari Amping Parak dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melakukan berbagai persiapan teknis agar kegiatan dapat berlangsung dengan baik.
Persiapan tersebut meliputi kegiatan gotong royong membersihkan area Balai Penyu yang menjadi lokasi pelaksanaan webinar, penataan ruang dan lingkungan kegiatan, serta penyusunan tata letak (layout) lokasi agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan acara. Selain itu, mahasiswa juga membantu memastikan kesiapan tempat yang akan digunakan oleh peserta selama mengikuti rangkaian webinar.
Pada hari pelaksanaan, mahasiswa KKN Universitas Andalas hadir sebagai peserta sekaligus partisipan aktif dari unsur akademisi. Kehadiran mahasiswa menjadi bagian dari dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan di tingkat nagari, sekaligus menambah keterlibatan peserta lokal dalam mengikuti pembahasan mengenai mitigasi bencana tsunami yang disampaikan oleh para narasumber.
Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk keterlibatan civitas akademika dalam mendukung penyebarluasan informasi mengenai kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat. Melalui keikutsertaan dalam forum ini, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengikuti perkembangan kebijakan, strategi, serta praktik mitigasi bencana yang disampaikan oleh para ahli dan lembaga yang berwenang di bidang kebencanaan.
Webinar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati dua dekade bencana Tsunami Pangandaran yang terjadi pada tahun 2006. Selain menjadi momentum mengenang salah satu bencana tsunami yang berdampak besar di Indonesia, kegiatan tersebut juga bertujuan mengulas berbagai pembelajaran yang diperoleh selama 20 tahun terakhir dalam pengelolaan risiko bencana tsunami.
Dalam webinar ini, BMKG bersama para mitra nasional dan internasional mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan menghadapi ancaman tsunami. Kegiatan ini juga menjadi forum berbagi pengalaman dan praktik baik dari berbagai daerah yang telah mengembangkan sistem kesiapsiagaan berbasis masyarakat.
Sesi diskusi dalam webinar membahas perkembangan sistem peringatan dini tsunami di Indonesia, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat pesisir, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah, komunitas, akademisi, dan organisasi internasional dalam membangun ketangguhan terhadap ancaman bencana.
Narasumber juga menekankan bahwa pembelajaran dari berbagai kejadian tsunami di Indonesia menjadi dasar penting dalam penyempurnaan sistem mitigasi bencana. Pengembangan teknologi pemantauan, peningkatan kualitas sistem peringatan dini, penyusunan jalur evakuasi, edukasi masyarakat, hingga latihan kesiapsiagaan secara berkala merupakan bagian dari upaya yang terus dilakukan untuk mengurangi risiko korban jiwa maupun kerugian akibat bencana tsunami.
Siaran pers Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menyebutkan, hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Pelaksana BPBD Pesisir Selatan Armen, AP., MM beserta jajaran, Kepala Dinas Kominfo Pesisir Selatan Wendi bersama tim, Camat Sutera, Wali Nagari Ampiang Parak beserta perangkat nagari, serta Ketua Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) Ampiang Parak Haridman bersama anggota kelompok siaga bencana.
Perwakilan UNESCO, Engin Koncagul, menyampaikan bahwa ketujuh desa dan komunitas tersebut dipilih karena memiliki respons cepat serta komitmen yang kuat dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana, khususnya gempa bumi dan tsunami.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan webinar yang menghadirkan ahli kebumian dari ITB, Dr. Pepen Supendi, yang memaparkan sejarah gempa dan tsunami di Indonesia, mekanisme terjadinya gempa megathrust, serta potensi ancaman yang masih perlu diwaspadai masyarakat, terutama di wilayah pesisir barat Sumatera.
Ketua LPPL Ampiang Parak, Haridman, mengatakan pihaknya bersama BPBD, pemerintah daerah, pemerintah nagari, dan berbagai instansi terkait terus melakukan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya membangun budaya sadar bencana.
“Komitmen kami adalah memastikan masyarakat memahami langkah-langkah penyelamatan ketika terjadi gempa maupun tsunami. Edukasi harus terus dilakukan agar kesiapsiagaan menjadi budaya masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, upaya tersebut sangat penting mengingat Kabupaten Pesisir Selatan berada di kawasan yang berhadapan langsung dengan zona megathrust di pantai barat Sumatera serta memiliki garis pantai sepanjang sekitar 243 kilometer.
Karena itu, menurutnya, edukasi, simulasi evakuasi, dan penguatan kapasitas masyarakat, khususnya warga yang bermukim di kawasan pesisir, harus terus ditingkatkan untuk meminimalkan risiko apabila terjadi bencana di masa mendatang. (Pijar Qolbun Sallim/*/SS)
