Luhut Targetkan Infrastruktur untuk KEK Mentawai Selesai Sebelum 2024

Luhut Targetkan Infrastruktur untuk KEK Mentawai Selesai Sebelum 2024

Luhut bersama Gubernur dan Wagub Sumbar. (Dok. Pemprov Sumbar)

Langgam.id – Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan infrastruktur untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mentawai harus disiapkan secara maksimal. Dia menargetkan persiapan infrastruktur itu selesai sebelum 2024.

“Sehingga demikian harus bisa kita selesaikan dan kita fokuskan sebelum tahun 2024,” kata Luhut, Senin (15/3/2021).

Hal itu disampaikan Luhut saat rapat koordinasi (Rakor) Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi. Dalam rapat itu, Luhut menyebut tim dari Kemenko Marves juga sudah meninjau sejumlah lokasi di Sumbar terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Baca juga: Luhut Ingin Danau Maninjau Jadi Wisata Prioritas, Jumlah Tambak Akan Dikurangi

Mereka juga membahas sejumlah program ekonomi yang disiapkan oleh Pemprov Sumbar. Selain soal KEK Mentawai, mereka juga membahas soal pembersihan Danau Maninjau hingga proyek Terminal Anak Air Padang.

Dalam rapat itu, Mahyeldi menyebut bahwa program pemerintah di tingkat kabupaten dan kota sudah sejalan dengan program Pemprov Sumbar. Salah satu yang akan jadi prioritas dalam pemulihan ekonomi yakni sektor pertanian.

“Dan Alhamdullilah visi, misi kami di sumbar itu banyak memiliki kesamaan dengan visi misi di kabupaten kota. Terutama berkaitan dengan pertanian, kita saat ini memang fokus membangun percepatan ekonomi di sektor pertanian,” kata Mahyeldi.

“Kami sudah alokasikan 10 persen anggaran APBD provinsi untuk pertanian,” imbuhnya. (Rahmadi/ABW)

Baca Juga

Usung Konsep Ecogreen, Riyadh Group Indonesia Garap Kawasan Wisata 5.000 Ha di Mentawai
Usung Konsep Ecogreen, Riyadh Group Indonesia Garap Kawasan Wisata 5.000 Ha di Mentawai
Walikota Padang, Fadly Amran.
Pemko Padang Siapkan Opsi Relokasi bagi Warga Kuranji yang Tinggal di Area Rawan Banjir
Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat pengawasan terhadap travel umrah yang belum mengantongi izin operasional.
Kemenhaj Sumbar Akan Tindak Tegas Travel Umrah Tak Berizin
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh