KPK Segera Kirim Berkas Penyuap Muzni Zakaria ke PN Tipikor Padang

Kasus Muzni Zakaria

Gedung KPK. (Foto: kpk.go.id)

Langgam.di - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengebut perampungan kasus korupsi pembangunan masjid dan jembatan Ambayan, yang menjerat Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria dan pemberi dugaan suap pemilik Grup Dempo berinisial MYK.

Penyidik KPK juga telah menyerahkan tersangka dan barang bukti atas nama YMK kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kamis (19/3/2020).

"Penyidik telah melaksanakan tahap II untuk Muhammad Yamin Kahar, pemilik Grup Dempo," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan, Jumat (20/3/2020).

Saat ini, kata Fikri, tersangka MYK masih ditahan di rumah tahanan (Rutan) Kelas 1 K4 Cabang KPK. Dia akan ditahan selama 20 hari terhitung tanggal 19 Maret 2020 sampai 7 April 2020.

"JPU akan segera menyusun surat dakwaan selama 14 hari kerja dan segera melimpahkannya ke PN Tipikor Padang," katanya.

Seperti diketahui, MYK diduga menyuap Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria untuk memenangkan proyek perusahaan. Dia ditetapkan tersangka bersama Bupati Solok Selatan dan di tahan di Rutan KPK.

Sementara itu, Muzni Zakaria resmi ditahan di Rutan KPK, Jakarta, sejak Kamis (30/1/2020). Muzni tercatat sudah dua periode memimpin daerah pemekaran Kabupaten Solok itu. Mulai periode 2010-2015 dan berlanjut ke periode 2016-2021. Nahasnya, Muzni tidak dapat menyelesaikan tugasnya hingga akhir masa jabatan yang akan berakhir sekitar 1 tahun 2 bulan lagi, karena tersandung kasus korupsi. (*/ICA)

Baca Juga

Festival durian solsel
Anak Bupati Solok Selatan Bakal Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Lahan Hutan Negara yang Ditanami Sawit
Kejati Sumbar Periksa Bupati Solok Selatan Khairunas Terkait Dugaan Korupsi Lahan Hutan Negara
Kejati Sumbar Periksa Bupati Solok Selatan Khairunas Terkait Dugaan Korupsi Lahan Hutan Negara
Miko Kamal
Firli dan Salah Presiden
Ditunjuk Jadi Ketua KPK, Nawawi Ingin Kembalikan Kepercayaan Masyarakat
Ditunjuk Jadi Ketua KPK, Nawawi Ingin Kembalikan Kepercayaan Masyarakat
Pemkab Dharmasraya meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pemerintah daerah terbanyak kedua di Provinsi
Berhasil Selesaikan Sertifikasi Aset, Pemkab Dharmasraya Terima Penghargaan dari KPK
Rombongan Roadshow Bus KPK 2023 telah hadir di Kota Payakumbuh pada Jumat (6/10/2023). Sebelumnya, Roadshow Bus KPK 2-23 sudah mengunjungi
Roadshow Bus KPK Hadir di Payakumbuh, Wako Ajak ASN Berperan Lawan Korupsi