Koalisi Masyarakat Sipil Minta Kasus Dugaan Ujaran Kebencian di Akun LBH Padang Dihentikan

LBH Padang ujaran kebencian

Konferensi pers LBH Padang soal pemanggilan polisi. [foto: Yose/langgam.id]

Langgam.id – Koalisi Masyarakat Sipil mendesak polisi menghentikan penyidikan kasus ujaran kebencian dalam postingan di akun Instagram LBH Padang. Mereka juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti masalah itu.

“Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan atensi khusus dan instruksi kepada Kapolda Sumbar dan jajarannya untuk segera menghentikan penyidikan terhadap LBH Padang pada perkara ujaran kebencian berbasis SARA ini,” kata Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur yang mewakili Koalisi Masyarakat Sipil, Senin (16/8/2021).

Koalisi Masyarakat sipil itu terdiri dari sejumlah lembaga termasuk YLBH serta LBH dari Banda Aceh hingga Papua. Menurut mereka, postingan di akun LBH Padang adalah cara untuk mengkritik tindakan kepolisian dan mengawasi dugaan korupsi.

“Apa yang disebarkan LBH Padang dalam akun instagram adalah bagian tak terpisahkan dari kerja Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat ketika berupaya mengkritik tindakan Kepolisian Daerah Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan korupsi penanganan Dana Covid-19 di Sumatera Barat dengan alasan kerugian negara telah dikembalikan sebanyak Rp 4,9 miliar,” ujarnya.

Baca juga: Panggil Direktur LBH Padang Jadi Saksi, Polda: Terkait Gambar Polisi di Media Sosial

Mereka juga mendesak Polda Sumbar mematuhi SKB yang ditelah ditandatangani Kapolri dan mengedepankan restorative justice sebelum menggunakan pasal di dalam UU ITE.

“Dalam konteks pemanggilan LBH Padang yang dilaporkan oleh polisi sendiri dengan laporan model A, terlihat ada ketidakhati-hatian penyidik Polda Sumbar dan ketidakpatuhan pada isi SKB yang telah ditandatangani pimpinan tertinggi Polri,” kata Isnur.

“Pemanggilan terhadap LBH Padang dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai serangan terhadap pembela HAM. Salah satu serangan terhadap pembela HAM adalah SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), yaitu gugatan di mana penggugat menggugat organisasi atau orang dalam upaya untuk membungkam, mengintimidasi, atau menghukumnya terhadap protes yang disampaikan organisasi atau orang tersebut,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, polisi akan memanggil ulang Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Indira Suryani sebagai saksi dugaan ujaran kebencian. Kasus itu terkiat unggahan gambar polisi di media sosial.

“Iya, (terkait unggahan) di media sosial. Yang gambar polisi yang kepalanya tikus itu,” kata Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto dihubungi langgam.id, Jumat (13/8/2021).

Baca Juga

Jangan Tunggu Video PETI Viral, LBH Padang Desak Pemerintah Verifikasi dan Tindak di Lapangan
Jangan Tunggu Video PETI Viral, LBH Padang Desak Pemerintah Verifikasi dan Tindak di Lapangan
Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: BMKG mendeteksi kemunculan enam titik api atau hotspot di sejumlah wilayah di Sumbar.
LBH Padang: 440,91 Hektare Jejak Karhutla di Sumbar, 151 Hektare Beririsan Konsesi Sawit
Sidang Gugatan Warga Negara Soal Bencana Ekologis Sumbar, Agenda Masuk Pemeriksaan Saksi
Sidang Gugatan Warga Negara Soal Bencana Ekologis Sumbar, Agenda Masuk Pemeriksaan Saksi
LBH Padang menyoroti proses pencabutan terhadap 28 izin perusahaan. Terdiri dari 22 izin berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) hutan alam
LBH Soroti Euforia HUT Kota Padang di Tengah Warga Masih Berjuang Pulih Pascabanjir
LBH Padang menyoroti proses pencabutan terhadap 28 izin perusahaan. Terdiri dari 22 izin berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) hutan alam
Kombes Teddy Cekcok-Pukul Pengendara, LBH Padang: Gagalnya Reformasi Kepolisian
Cekcok-Pukul Pengendara Berakhir Damai, Dugaan Pelanggara Etik Kombes Teddy Tetap Jadi Catatan Propam
Cekcok-Pukul Pengendara Berakhir Damai, Dugaan Pelanggara Etik Kombes Teddy Tetap Jadi Catatan Propam