Langgam.id – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggandeng Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Andalas (UNAND) melakukan inventarisasi dan verifikasi kondisi lingkungan di 14 kabupaten dan kota di Sumatera Barat (Sumbar).
Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat kajian pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Sumbar, termasuk dalam mendukung penilaian kesesuaian ruang untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap).
Direktur Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH, Hariani Samal, mengatakan kegiatan tersebut dilatarbelakangi berbagai bencana hidrometeorologi yang terjadi di Sumbar.
“Semangatnya dilatarbelakangi oleh bencana hidrometeorologi yang terjadi di Sumbar. Untuk itu pemulihan kembali perlu dilakukan,” kata Hariani, Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, pendekatan berbasis ekoregion diperlukan agar pemulihan pascabencana tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur dan hunian, tetapi juga mempertimbangkan karakter lingkungan setiap wilayah.
“Pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali. Kita perlu memastikan pembangunan kembali sesuai dengan karakter lingkungan dan mampu mendukung keberlanjutan ruang hidup masyarakat,” ujarnya.
Hariani menyebut kegiatan serupa juga akan dilakukan di Aceh dan Sumatera Utara. Namun, pelaksanaan diawali di Sumbar.
Inventarisasi dan verifikasi dilakukan melalui dua kelompok kegiatan utama, yakni verifikasi biofisik dan verifikasi sosial budaya.
Verifikasi biofisik dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi aktual bentang alam dan sumber daya lingkungan. Aspek yang diperiksa antara lain topografi, tanah, geologi, hidrologi, tutupan lahan, vegetasi, ekosistem, serta berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesesuaian dan keberlanjutan pemanfaatan ruang.
Sementara verifikasi sosial budaya dilakukan untuk memahami bagaimana masyarakat memanfaatkan dan berinteraksi dengan ruang hidupnya.
Aspek yang diperhatikan meliputi pola permukiman, aktivitas masyarakat, mata pencaharian, kondisi sosial budaya, nilai dan pengetahuan lokal, serta keterikatan masyarakat terhadap lingkungan.
Ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Andalas, Mahdi, mengatakan karakter masyarakat Sumatera Barat atau Minangkabau memiliki kekhususan yang perlu menjadi perhatian dalam proses verifikasi lapangan, salah satunya terkait tanah ulayat.
Menurutnya, persoalan tersebut berpotensi menjadi salah satu temuan menarik dalam proses inventarisasi dan verifikasi lingkungan hidup di lapangan.
“Sumbar atau masyarakat Minangkabau punya kekhususan terkait tanah ulayat. Ini bisa menjadi temuan menarik di lapangan nantinya,” kata Mahdi.
Ia menjelaskan, kesesuaian suatu lokasi tidak hanya dapat dilihat dari aspek biofisik. Sebuah kawasan bisa saja dinilai sesuai berdasarkan kondisi lingkungan, tetapi belum tentu tuntas ketika dikaitkan dengan aspek biososial masyarakat.
“Bisa jadi secara biofisik sudah cocok, tetapi secara biososial bisa jadi belum tuntas. Makanya perlu ada dialog untuk mencari win-win solution dari persoalan yang ditemukan,” ujarnya.
Menurut Mahdi, dialog menjadi penting agar hasil kajian lingkungan tidak berhenti pada penilaian teknis, tetapi juga dapat mempertemukan berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat.
Pendekatan tersebut dinilai penting karena lingkungan hidup tidak hanya dipandang sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai ruang hidup yang mempertemukan sistem ekologis dengan kehidupan sosial masyarakat.
Hariani mengatakan hasil verifikasi lapangan nantinya diharapkan memperkuat basis informasi lingkungan dalam kajian pemulihan pascabencana, termasuk untuk mendukung penilaian lokasi Huntara dan Huntap.
Namun, data lingkungan tidak menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan lokasi pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana.
“Data lingkungan tidak dimaksudkan untuk menjadi satu-satunya dasar penentuan lokasi Huntara dan Huntap,” katanya.
Informasi tersebut akan digunakan bersama data kebencanaan, tata ruang, aksesibilitas, kondisi sosial masyarakat, serta berbagai pertimbangan teknis lainnya dalam proses pengambilan keputusan.
Dengan demikian, proses pemulihan tidak hanya memastikan tersedianya lahan untuk pembangunan kembali, tetapi juga melihat kesesuaian ruang dengan kondisi ekologis dan sosial masyarakat.
Kolaborasi dengan UI, UGM dan UNAND dilakukan untuk memperkuat pendekatan multidisiplin dalam proses inventarisasi dan verifikasi.
UGM berkontribusi dalam penguatan kajian dan verifikasi aspek biofisik lingkungan. UI memperkuat pendekatan sosial dan sosial-ekologis, sedangkan UNAND berperan dalam mendukung kajian berbasis konteks lokal Sumbar.
Kepala Pusat Studi Pengelolaan Sumber Daya Lahan UGM, Junun Sartohadi, mengatakan keterlibatan perguruan tinggi penting untuk memperkuat kajian berdasarkan ilmu pengetahuan dan kondisi faktual di lapangan.
Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan data lingkungan yang tersedia sesuai dengan kondisi aktual wilayah yang terdampak bencana.
Kondisi wilayah dapat berubah akibat bencana, aktivitas pemanfaatan ruang, maupun dinamika lingkungan lainnya. Karena itu, data lapangan menjadi bagian penting dalam menyusun kajian pemulihan.
Sementara itu, Inspektur I Kementerian Lingkungan Hidup, Hamdan Syukri Batubara, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Kami sangat menyambut baik kegiatan ini. Kita harus berbagi tugas, memastikan kegiatan berjalan lancar, akuntabilitas penggunaan anggaran dilakukan dengan baik dan transparan,” katanya.
Hariani menambahkan, penguatan pemulihan pascabencana juga membutuhkan dukungan dalam lima aspek, yakni kebijakan dan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi dan standar, serta proses bisnis.
Melalui kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi, hasil inventarisasi dan verifikasi diharapkan menjadi salah satu basis informasi bagi pemerintah dalam menyusun arahan dan rekomendasi pengelolaan wilayah terdampak bencana di Sumbar.
Pemulihan pun diharapkan tidak berhenti pada sekadar membangun kembali, tetapi memastikan pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat. (HER)
