Langgam.id – Pemprov Sumbar meminta pemerintah pusat untuk mengembalikan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang ditarik Kementerian Keuangan sebesar Rp2,6 triliun. Dana tersebut sangat dibutuhkan untuk penanggulangan bencana banjir dan longsor di sejumlah daerah.
“Kita sudah surati Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan untuk dana efisiensi ini dikembalikan ke daerah. Karena kita sangat butuh untuk penanggulangan bencana saat ini,” ujar Gubernur Sumbar Mahyeldi, di Silareh Aia, Palembayan Agam, Kamis (4/12/2025).
Mahyeldi menjelaskan, dengan dukungan dana efisiensi tersebut akan membantu proses penanggulangan serta rehabilitasi infrastruktur pascabencana. Sebab banyak fasilitas umum yang rusak parah akibat banjir dan longsor.
Pemprov Sumbar mencatat 1.018 rumah rusak berat, 1.787 rusak sedang dan 317 rumah lenyap. Sementara itu, 94 jembatan rusak, dan berbagai jalan kabupaten, provinsi dan nasional juga ikut rusak. Total kerugian dari bencana ini ditaksir mencapai Rp4 triliun.
Mahyeldi enggan berkomentar banyak saat ditanya sikap pemerintah provinsi terkait penetapan status bencana nasional pada banjir dan longsor di Sumatra. Menurutnya, sekarang prioritas pemerintah daerah adalah memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Prioritas kita saat ini bagaiaman segala kebutuhan terpenuhi untuk penanggulangan serta rehabilitasi pascabencana. Apakah namanya statusnya nasional, regional,” katanya.
Ia menyebutkan, bantuan dari pusat mengalir ke Sumbar melalui kementerian terkait. Presiden Prabowo berserta Wapres Gibran Rakabuming Raka juga sudah datang ke Sumbar untuk melihat kondisi.
“Ini sudah melihatkan bagaimana komitmen pemerintah pusat untuk penanggulangan bencana di Sumbar,” kata politkus PKS itu.
Diketahui, total pemotongan TKD untuk di Sumbar tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun. Anggaran tersebut merupakan pemangkasan TKD di 19 kabupaten/kota dan Pemprov Sumbar.
Khusus untuk Pemprov Sumbar sendiri, pemotongan TKD mencapai Rp533 miliar. (fx/y)
