Keberatan dengan Hasil Pilkada, Paslon Darman Sahladi-Maskar Ajukan Gugatan ke MK

tuak Payakumbuh, gugatan kabupaten solok

Ilustrasi - Undang-Undang dan palu sidang. (Foto: succo/pixabay.com)

Langgam.id-Pasangan calon bupati-wakil bupati Limapuluh Kota nomor urut 2 Darman Sahladi-Maskar M. Dt Pobo menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Limapuluh Kota ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI. Gugatan tersebut terkait hasil Pilkada 2020 di daerah itu.

Gugatan dijelaskan dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 112/PAN.MK/AP3/12/2020. Permohonan dilakukan pada Senin (21/12/2020). Dijelaskan dalam akta tersebut, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

Darman Sahladi-Maskar M Dt Pobo dinyatakan sebagai pemohon dan memberi kuasa kepada O, M Yuner, Nuril Hidayati, Ramon Saputra, dan M Nurhuda berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Desember 2020. Sementara KPU Kabupaten Limapuluh Kota sebagai termohon.

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Gugatan itu berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU- kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh kota tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020. Perolehan suara Safaruddin-Riski Kurniawan N 50.986 suara dan Darman Sahladi-Maskar M 43.338 suara.

Dengan begitu, total sudah 5 paslon bupati dan wakil bupati di Sumbar mengajukan gugatan ke MK RI, yaitu Hendrajoni-Hamdanus di Pesisir Selatan, Nofi Candra-Yulfadri Nurdin di Solok, Tri Suryadi-Taslim di Padang Pariaman, dan Hendri Susanto-Indra Gunalan di Sijunjung.

Sementara untuk calon gubernur dan wakil gubernur Nasrul Abit-Indra Catri diketahui juga telah menyerahkan gugatan ke MK RI.(Rahmadi/Ela)

Baca Juga

Gugatan PHPU Presiden ke MK, Ganjar: Demokrasi Harus Diselamatkan
Gugatan PHPU Presiden ke MK, Ganjar: Demokrasi Harus Diselamatkan
Sebanyak 11 kepala daerah mengajukan judicial review terhadap ketentuan Pasal 201 Ayat (7), (8) dan (9) Undang-Undang Pilkada Mahkamah
Ketua MK: Jumlah Permohonan PHPU 2024 Meningkat
Sebanyak 11 kepala daerah mengajukan judicial review terhadap ketentuan Pasal 201 Ayat (7), (8) dan (9) Undang-Undang Pilkada Mahkamah
Gubernur Sumbar dan Wali Kota Bukittinggi Ajukan Judicial Review ke MK, Nilai Desain Keserentakan Pilkada 2024 Bermasalah
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pembacaan Putusan Perkara Nomor 143/PUU-XXI/2023 mengabulkan sebagian permohonan tujuh
MK Kabulkan Gugatan Wako Padang Cs, Kuasa Hukum: Proses Pengusulan Pj di DPRD Dapat Dihentikan
Prof Mahfud MD dan Rieke Diah Pitaloka
Penjaga Konstitusi
PKS, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat bersaing ketat untuk perebutan kursi DPR RI dari Dapil Sumatra Barat II.
Guspardi Gaus Buka Suara Soal Putusan MK Izinkan Kampanye di Sekolah dan Kampus