Langgam.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut pria yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) itu, kebijakan tersebut tidak tepat dinilai gagal hanya berdasarkan sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah maupun anggota legislatif.
Dalam orasinya, KDM mengatakan Indonesia telah memasuki era otonomi daerah sejak reformasi 1999. Menurutnya, kebijakan itu memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah dalam mengelola pemerintahan, namun juga memunculkan cara pandang yang kerap bersifat generalistis.
“Kita sudah pernah memasuki era otonomi. Agak sedikit terbuka, tetapi lagi-lagi menimbulkan paradigma yang bersifat generalistis. Paradigma seperti ini sering kali mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
KDM menjelaskan, pada awal penerapan otonomi daerah, besarnya kewenangan yang dimiliki lembaga legislatif turut memunculkan berbagai persoalan, termasuk meningkatnya kasus korupsi di kalangan anggota DPR.
Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah telah gagal.
“Sering kali kita menggeneralisasi sebuah kasus. Misalnya ada seratus kasus, yang bermasalah hanya tiga, tetapi kemudian langsung disimpulkan bahwa otonomi daerah gagal karena ada korupsi,” katanya.
Menurut KDM, setiap persoalan seharusnya dinilai secara spesifik dan objektif sehingga kebijakan yang diambil pemerintah tidak didasarkan pada kesimpulan yang terlalu luas.
Ia juga mengaku merasakan langsung manfaat otonomi daerah saat menjabat sebagai bupati. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, kata dia, membuka ruang bagi lahirnya berbagai inovasi dan mempercepat pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
“Saya memahami ketika menjadi bupati, banyak sekali daerah yang bertumbuh dan berkembang. Banyak pula gagasan serta inovasi yang lahir dari para kepala daerah,” tuturnya. (ICA)
