Langgam.id - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menjalin kerjasama dengan Provinsi Jawa Tengah dalam upaya menekan inflasi serta menjaga ketersediaan pasokan pangan. Termasuk pengembangan potensi daerah dan pelayanan publik.
Asisten II Pemprov Sumbar Ari Yuswandi mengatakan kerjasama ini diharapkan saling menguntungkan bagi kedua daerah dalam upaya bersama menjaga stabilitas inflasi dan menjaga pasokan pangan.
"Kita lihat Jawa Tengah adalah provinsi terbaik dalam pengendalian inflasi khususnya di wilayah Jawa Bali. Tentu, kita ingin menggali strategi-strategi yang dilakukan Jawa Tengah, sehingga bisa diaplikasikan di Sumbar," katanya, Rabu (4/9/2024).
Ia mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Perwakilan BI Sumbar serta Kantor Perwakilan BI Jawa Tengah, atas pelaksanaan penandatanganan MoU kerjasama antar daerah dan capacity building TPID Sumbar di Jawa Tengah, dalam rangka memperkuat kerjasama dan sinergitas kedua provinsi serta meningkatkan kemampuan TPID Sumbar dalam pengendalian inflasi daerah.
Menurutnya, salah satu aspek pengendalian inflasi adalah ketersedian pasokan. Penguatan kerjasama antar daerah adalah salah satu strategi dalam pengendalian inflasi, terutama dalam upaya menjamin ketersediaan pasokan dengan pemenuhan bahan pangan bagi daerah produsen kepada daerah yang kekurangan pasokan.
"Oleh sebab itu, melalui kerjasama antar daerah ini, diharapkan TPID Sumbar dapat memaksimalkan fungsi kerjasama ini, sehingga ketersedian pangan tetap terjamin terutama diwaktu produksi kita berkurang dan disaat permintaan tinggi, guna menjaga agar harga pangan tetap stabil dan Keterjangkauan harga tercapai," ungkapnya.
Ia mengatakan beberapa komoditas yang potensial dikerjasamakan adalah bawang merah dan cabai merah yang dominan menyebabkan inflasi di Sumbar, apalagi di saat bencana. Dan Jawa Tengah merupakan daerah utama penghasil komoditas tersebut.
Kerjasama ini juga bertujuan untuk untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya diberbagai sektor, diantaranya sektor pertanian, kalautan perikanan, perdagangan dan industri serta bidang lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian dan sumber daya pendukung lainnya.
"Melalui pelaksanaan capacity bulding ini, diharapkan TPID Sumbar bisa belajar dari Pemprov Jawa Tengah dalam pengendalian inflasi, terbaik dengan menyesuaikan pada penyebab terjadinya inflasi di daerah kita dan cara yang sesuai pula penanganannya dengan kharakteristik daerah kita masing-masing," tuturnya.
Kepala Biro Perekonomian Jateng, July Emmylia, mengatakan keberhasilan menjadi yang terbaik kategori provinsi di kawasan Jawa Bali Tahun 2024, tak terlepas dari kolaborasi solid semua pihak yang terlibat dalam pengendalian inflasi.
"Jateng memiliki BUMD yang khusus mengurus produk pangan, untuk pengendalian inflasi di Jateng," katanya.
Ia mengatakan, tak hanya kebun pangan, pihaknya juga memiliki kebun duren yang sudah berkontribusi memberikan masukan pendapatan. Pemprov menurutnya harus terus saling berkolaborasi untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing.
Emmy mengharapkan ke depan, kerjasama kedua daerah bisa dilakukan tidak hanya di sektor pangan. Tetapi bidang-bidang lainnya seperti pendidikan dan pariwisata.
Deputi Perwakilan BI Sumbar Irfan Sukarna mengatakan dipilihnya TPID Jawa Tengah sebagai tempat meningkatkan kemampuan pengendalian inflasi, karena TPID Jawa Tengah adalah provinsi dengan pengendalian inflasi terbaik di Indonesia, khususnya di kawasan Jawa dan Bali.
"Besar harapan BI, acara ini bisa membuka cakrawala berpikir para peserta, sehingga ilmunya bisa diterapkan di daerah masing-masing," ujarnya.
Menurutnya, tantangan bagi TPID Sumbar itu harus berhadapan dengan berbagai bencana, karena daerah Sumbar memiliki risiko bencana yang lumayan besar, seperti banjir bandang, erupsi gunung berapi, dan longsor.
Karena masalah ini, imbuhnya, pola pengendalian inflasi di Sumbar jadi berbeda dengan daerah lainnya. Ia berharap, Sumbar ke depan bisa menjadi kelompok pengendali inflasi kategori daerah rawan bencana.(*/Fs)
