Jadi Ketua DPW PSI, PKS Sumbar Cek Keanggotaan Taufiqur Rahman

LANGGAM.ID– Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PKS Sumbar masih mendalami status keanggotaan partai Taufiqur Rahman yang kini menjadi Ketua DPW PSI Sumbar. Anak Gubernur Sumbar Mahyeldi ini diketahui sebelumnya merupakan kader dari PKS.

Sekretaris DPW PKS Sumbar Nosa Eka Nanda mengatakan pihaknya belum bisa berkomentar banyak terkait penunjukan Taufiqur Rahmat sebagai anggota PSI bahkan menjadi Ketua DPW Sumbar. “Saat ini kami masih menunggu informasi resmi dari Taufiq terkait gabung dengan PSI,” ujar Nosa, Kamis (16/10/2025).

Ia mengatakan DPW saat ini masih menelusuri keanggotaan Taufiqur Rahman sebagai kader PKS. Pihaknya masih menunggu informasi resmi untuk menentukan sikap atas status keanggotaan Taufiqur Rahman.

Nosa menjelaskan, jika Taufiqur Rahman terkonfirmasi sebagai anggota PSI maka secara otomatis akan resmi keluar dari keanggotaan partai PKS.

Nosa menambahkan, DPW PKS sudah mencoba komunikasi dengan Taufiq, namun belum ada jawaban. “Status Taufiq masih punya KTA. Sekarang kita sedang kroscek apakah yang bersangkutan sudah mengundurkan diri atau tidak,” ujarnya.

Taufiqur Rahman merupakan anak keempat dari Mahyeldi yang kini menjabat sebagai majelis pertimbangan wilayah PKS Sumbar. Sebelumnya Mahyeldi pernah jadi Ketua DPW PKS Sumbar.

Taufiq sempat mengikuti jejak ayahnya di PKS. Ia maju dalam Pemilihan Legislatif 2024 untuk DPRD Sumbar Dapil 4 dari PKS. Namun dalam kontestasi tersebut ia belum berhasil meraih cukup suara.

Sebelumnya, DPP PSI menunjuk Taufiqur Rahman sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PSI Sumbar.  Penetapan Taufiq tersebut diumumkan pada Rabu 15 Oktober 2025 dalam konsolidasi DPP PSI di Jakarta. Pada hari yang sama, Taufiqur Rahman juga mengunggah sebuah foto bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan Sekjen Raja Juli Antoni. (fx)

Baca Juga

Hujan deras memicu Longsor terjadi di kawasan Sintijuah Lauik, Minggu (21/6/2026) sekitar pukul 20.00 WIB.
Longsor di Sitinjau Lauik, Truk Tertimpa Material Tanah
Pemko Padang mengklaim tetap melakukan efesiensi anggaran, di tengah sorotan terhadap rencana renovasi rumah dinas wali kota Fadly Amran
Respon Pemko Perihal Alokasi Anggaran Rumah Dinas Fadly Amran di Tengah Kebijakan Efisiensi
Walikota Padang Fadly Amran.
Pemko Padang Batalkan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Fadly Amran
pemerintah kota mengalokasi anggaran ratusan juta untuk memoles rumah dinas walikota Padang
Memoles Rumah Dinas Wali Kota Padang di Tengah Pemulihan Bencana
Dinilai Masih Kurang, Pemerintah Diminta Lengkapi Infrastruktur Mitigasi Bencana
Gempa Magnitudo 4,3 Guncang Padang dan Padang Pariaman, Ini Penjelasan BMKG
Miliaran Rupiah APBD untuk Fasilitas Pejabat, Walhi Soroti Arah Politik Anggaran Pemprov Sumbar
Miliaran Rupiah APBD untuk Fasilitas Pejabat, Walhi Soroti Arah Politik Anggaran Pemprov Sumbar