Langgam.id – Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menduga kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Sumbar selama September 2026 turut dipengaruhi asap dari provinsi tetangga.
Dugaan tersebut muncul karena jumlah titik panas atau hotspot di Sumbar jauh lebih sedikit dibandingkan sejumlah provinsi lain di Sumatra. Selain itu, arah angin dan kondisi kualitas udara juga menjadi pertimbangan dalam analisis tersebut.
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Ferdinal Asmin mengatakan, berdasarkan data SiPongi, Sumbar mencatat 370 titik panas sepanjang 1 hingga 14 September 2026.
Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan Sumatera Selatan yang mencapai 18.044 titik, Jambi 2.695 titik, Riau 2.194 titik, dan Lampung sebanyak 1.671 titik.
“Total titik panas di Sumbar jauh di bawah provinsi-provinsi pembanding, namun kualitas udara di sejumlah wilayah tetap sempat memburuk. Ini menjadi indikasi kuat adanya kontribusi asap lintas wilayah,” ujar Ferdinal, Jumat (18/9/2026).
Di Sumbar sendiri, jumlah titik panas juga menunjukkan tren penurunan. Tercatat 218 titik pada periode 1 hingga 5 September, kemudian turun menjadi 141 titik pada 6 hingga 10 September dan hanya 11 titik pada 11 hingga 14 September.
Menurut Ferdinal, banyaknya titik panas di wilayah regional, kondisi kering, serta pergerakan angin dapat meningkatkan potensi asap masuk ke Sumbar.
Analisis arah angin menunjukkan massa udara berpotensi bergerak dari wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung menuju Sumbar.
“Kombinasi banyaknya titik panas regional, kondisi kering, dan transport angin memperbesar peluang paparan kabut asap di Sumbar,” katanya.
Meski demikian, Dishut Sumbar tetap memberi perhatian terhadap potensi sumber asap dari dalam daerah. Tingkat risiko kabut asap saat ini diperkirakan berada pada kategori sedang hingga tinggi.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Dishut Sumbar memperkuat patroli dan respons terhadap titik panas lokal. Pemantauan titik panas, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), dan arah angin juga diperbarui setiap hari.
Selain itu, koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi tetangga terus ditingkatkan untuk mengantisipasi kemungkinan pergerakan asap lintas wilayah.
Ferdinal menegaskan, analisis mengenai dugaan asap kiriman tersebut masih bersifat indikatif dan menjadi dasar kewaspadaan serta komunikasi kebijakan.
“Analisis itu belum merupakan kesimpulan final berdasarkan pemodelan trajektori atau pengukuran aerosol secara kuantitatif,” katanya. (HER).
