Berita Padang - berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Hasil riset itu menyimpulkan, bahwa Kota Padang krisis pengelolan sampah.
Langgam.id - Hasil studi terbaru Jurusan Teknik Lingkungan Unand, Institute for Global Environmental Strategis (IGES) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatra Barat (Sumbar) menyimpulkan, Kota Padang krisis pengelolaan sampah.
Dalam studi itu, disebutkan bahwa Kota Padang menghasilkan 600 ton sampah setiap hari, dan bereakhir di Tempat Pembungan Akhir (TPA) tanpa ada tindak lanjut atau tidak terkelola dengan baik. Studi itu mengambil sampel di lima kelurahan yang ada di Kota Padang.
Perwakilan tim riset dari Walhi Sumbar, Uslaini mengatakan, setengah dari sampah yang dihasilkan masyarakat masih bernilai ekonomi. Namun, ia menyayangkan, tidak ada pengelolaan yang baik oleh masyarakat maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
"Masyarakat tidak memilah sampah, sehingga semuanya berakhir di TPA Air Dingin," ujar Uslaini dalam pertemuan Penyelematan Sungai Batang Arau di Gedung Bagindo Aziz Chan Balai Kota Padang, Kamis (17/2/2022).
Tidak hanya itu, menurut Uslaini, buruknya tata kelola sampah di Kota Padang juga disebabkan rendahnya kepedulian warga terhadap lingkungan. Dari riset tersebut, terungkap bahwa masyarakat masih sering membuang sampah tidak pada tempatnya.
"Dan ternyata, jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di tiap kelurahan itu juga minim," ungkapnya.
Selain itu, kata Uslaini, faktor lain juga terdapat pada minimnya anggaran pengelolaan sampah oleh DLH. Kemudian, fasilitas penunjang yang digunakan DLH dalam mengangkut sampah juga tidak sebanding dengan sampah yang dihasilkan masyarakat setiap harinya.
Dari data yang didapat di lapangan, lanjut Uslaini, TPA Air Dingin setiap harinya menampung 550-600 ton sampah. "Tetapi hampir semuanya tidak terpilah dengan baik, padahal masih ada sampah yang bernilai ekonomis dan dapat didaur ulang," paparnya.
Padahal, sebut Uslaini, ada potensi ekonomi jika sampah dikelola dengan baik, dan itu cukup menjanjikan. "Misalnya, untuk sampah organik yang dihasilkan di Pasar Raya saja sehari itu mencapai 28 ton. Sampah itu semua berakhir di TPA tanpa ada pengolahan," jelasnya.
Uslaini menambahkan, jika persoalan itu tak disikapi dengan serius, maka target Pemko Padang pada 2025 mengurangi 22 persen sampah akan sulit tercapai.
"Padahal, di tahun 2025 target Pemko Padang, 75 persen sampah yang ada bisa terkelola dengan baik," katanya.
Kemudian, berdasarkan hasil riset itu, Uslaini juga memaparkan persoalan mendasar tata kelola sampah di Kota Padang, yaitu tidak adanya pemilahan sampah oleh masyarakat dan minimnya TPS di tiap kelurahan.
Ia menjelaskan, dari 104 kelurahan yang ada di Kota Padang, hanya terdapat 30 kelurahan saja yang punya tempat pengelolaan sampah.
"Tapi, dari jumlah yang ada itu, juga tidak semuanya bisa beroperasi dengan baik," ucapnya.
Kemudian, hasil riset, sebut Uslaini, minimnya ketersediaan tempat pengelolaan sampah itu, karena minimnya ketersediaan lahan. "Ketika DLH ingin buka TPS, banyak ditolak, karena memicu polusi udara," jelasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala DLH Kota Padang, Mairizon mengatakan, saat ini pemerintah masih berupaya mencari jalan keluar pengelolaan sampah di kota Padang.
Mairizonmengakui, selama ini pemerintah kewalahan, karena tidak adanya keberpihakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
Baca juga: DLH Klaim Produksi Sampah di Kota Padang Turun Selama Ramadan
Pemerintah, kata Mairizon, membutuhkan dukungan masyarakat untuk mengurangi produksi sampah rumah tangga. "Selama ini masyarakat menyalahkan pemerintah, harusnya dimulai dari masyarakat, kebijakan yang ada sudah cukup baik padahal," katanya.
—
