LANGGAM.ID — Desas-desus kabar penghuni hunian sementara atau huntara akan dipindahkan kembali terdengar. Beredar kabar mereka akan dikeluarkan dalam satu bulan kedepan. Kabar burung itu sering menghantui penghuni huntara di tengah ketidakpastian, kapan rumah yang dijanjikan pemerintah selesai dikerjakan.
Beberapa penghuni huntara Kapalo Koto, Kota Padang sering datang ke lokasi pembangunan hunian tetap atau huntap, untuk memastikan rumah-rumah tersebut terus dikerjakan oleh pemerintah.
“Ada yang mengatakan bahwa bulan Agustus nanti kami harus meninggalkan hunian sementara ini, namun kabar tentang hunian tetap yang dijanjikan kepada kami juga belum ada hingga hari ini,” ujar salah satu penghuni huntara Yusnianti kepada langgam.id.
Saat ini pemerintah tengah membangun 500-800 unit hunian tetap untuk warga terdampak banjir bandang di Kota Padang pada 25 November 2025. Huntap tersebut dibangun beberapa titik, yaitu di Lubuk Minturun, Labuah Bukit dan Simpang Haru.
“Beberapa waktu lalu, ada warga di hunian sementara yang melihat lokasi bangunan hunian tetap, namun katanya masih dalam pembangunan,” ujar Yusnianti.
Baca: Centang Parenang Setengah Tahun Penanggulangan Bencana Sumbar
Kepastian kapan akan dipindahkan ke hunian tetap sangat penting bagi Yusnianti dan penghuni huntara lainnya. Sebab selama tinggal di huntara para penyintas bencana kesulitan untuk menata perekonomiannya, terutama dalam mencari peluang pekerjaan baru. Apalagi, tidak sedikit dari penghuni huntara yang kehilangan sumber pendapatan sejak bencana tersebut.
Hal senada juga disampaikan oleh penyitas banjir lainnya Istaria yang kini tidak memiliki pekerjaan tetap sejak tinggal di huntara. Ibu dua anak ini sebelumnya bertani di kawasan Batu Busuak. Empat petak sawah milik Istaria kini rata dengan lumpur usai diterjang banjir.
“Padahal padi waktu itu sudah menguning mau dipanen, tapi banjir datang dan semuanya habis, sudah rata tidak tersisa,” ujarnya.
Ia mengatakan hasil panen dari sawah tersebut mencapai lima atau enam karung beras. Hasil panen itu biasanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga serta dijual.
Sejak di huntara, Istaria mulai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan harian, terutama biaya anak-anaknya pergi sekolah. Sementara itu suami Istaria harus berjibaku mencari pekerjaan serabutan.
“Sejak di huntara bingung mau kerja apa? Kebutuhan harian harus dipenuhi untuk anak sekolah, beli token listrik dan kebutuhan lainnya,” ujarnya.
Kecemasan yang serupa diutarakan oleh Arizal (40). Baginya, hal paling berat bukan hanya kehilangan rumah, melainkan rasa tidak pasti tentang masa depan keluarganya. Ia khawatir suatu hari nanti penghuni diminta keluar dari hunian sementara sementara rumah permanen yang dijanjikan belum selesai dibangun.
Bapak dua anak ini juga kesulitan untuk mencari pekerjaan tetap sejak tinggal di huntara. Kini Arizal bekerja serabutan di proyek bangunan di Kota Padang demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun penghasilannya yang tidak menentu membuat kehidupan mereka semakin sulit.
“Saya hanya ingin punya rumah lagi, sederhana saja. Yang penting anak-anak bisa tidur tenang,” ujarnya.
Target 1,5 Tahun
Data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi mencatat hingga 4 Mei 2026, progres pembangunan huntap di Sumatera Barat telah mencapai 434 unit dari rencana total pembangunan 2.824 unit. Pembangunan huntap ditargetkan selesai dalam satu hingga satu setengah tahun kedepan.
“Rencananya akan diselesaikan dalam 1,5 tahun ke depan karena proses pembangunan saat ini sudah mulai dikerjakan,” ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Hendri Zulviton.
Ia menambahkan, rencana hunian tetap untuk korban bencana dibangun di sejumlah titik di Kota Padang seperti di kawasan Lubuk Minturun, Labuah Bukit dan Simpang Haru. “Insya Allah akan cukup untuk seluruh warga yang saat ini berada di hunian sementara,” katanya.
Namun, BPBD juga mempersilakan bagi ada warga yang ingin membangun hunian tetap secara mandiri. Pemerintah juga akan menanggung biaya perbaikan tersebut berdasarkan kategori kerusakan bangunan.
“Catatan lainnya adalah lokasi pembangunan hunian tetap mandiri tidak boleh lagi berada di daerah rawan bencana dan kepemilikan sendiri,” ungkapnya.
Menanggapi pertanyaan kepastian perihal sampai kapan warga terdampak bencana tinggal di hunian sementara, Zulviton memastikan bahwa sebelum hunian tetap selesai maka warga akan tetap tinggal di hunian sementara.
“Kita pastikan hunian tetap selesai, maka warga yang tinggal di hunian sementara baru akan dipindahkan ke hunian tetap. Paling lama dalam 1,5 tahun ke depan,” tutur Zulviton.
Sementara itu, Juru Bicara Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Amran mengatakan pembangunan huntap berbeda seperti halnya hunian sementara yang keperluannya mendesak sehingga harus disegerakan. Menurutnya, pembangunan huntap memerlukan waktu lebih lama untuk menjamin kualitasnya sebagai tempat tinggal permanen.
“Huntap ini memang punya tahapan yang agak panjang ya, karena untuk menjamin kualitas tempat tinggal dan sebagai hunian tetap, tidak bisa langsung kita paksakan untuk tuntas dalam waktu dekat seperti halnya huntara,” ucap Amran.
Amran menyebut pembangunan huntap akan diupayakan rampung secepat mungkin, walaupun tidak bisa singkat. Namun, tetap memperhatikan kualitas bangunan agar nyaman untuk ditinggali nantinya.
Adapun hingga 4 Mei 2026, progres pembangunan huntap di tiga provinsi tercatat mencapai 4,2 persen, dengan rincian: 1.661 unit dalam tahap pembangunan dan 248 unit telah selesai. Direncanakan total huntap ada 39.501 unit. (FIX)
