Gubernur Sumbar: Kondisi Psikososial Anak Jadi Alasan Sekolah Dibuka 2021

Gubernur Sumbar KPU | Irwan Prayitno

Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno (Foto: Langgam.id)

Langgam.id-Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) memutuskan untuk melaksanakan sekolah tatap muka pada Januari 2021 untuk mencegah dampak psikososial pada anak selama masa pandemi covid-19.

Dampak psikososial pada anak timbul akibat minimnya interaksi dengan guru, teman, serta lingkungan. Ditambah dengan tekanan pembelajaran daring yang dapat membuat peserta didik menjadi bosan dan stres.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, dampak psikosial terjadi setelah sekolah dilibur selama sekitar 8 bulan. “Dampak psikosial itu bisa diatasi kalau setidaknya tiga kali dalam seminggu masuk, kalau selama covid-19 kan tidak ada ke sekolah, makanya terjadi psikososial,” katanya, Senin (28/12/2020).

Baca juga: Dimulai Januari 2021, Ketahui Syarat dan Ketentuan Sekolah Tatap Muka di Sumbar

Menurutnya, dengan dibuka kembali sekolah tatap muka, peserta didik akan bertemu teman-temannya. Ini akan mengurangi stres yang terjadi selama di rumah.

Ia menjelaskan, pembukaan kembali sekolah tatap muka merupakan keputusan berat. Karena sekolah, menurutnya, adalah area dengan resiko tinggi penularan covid-19. Namun akhirnya tetap dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Untuk pelaksanaan protokol kesehatan ada sejumlah hal yang mesti dipenuhi. Kemudian nantinya juga akan ada pengawasan pelaksanaannya dari pemerintah daerah bersama TNI dan Polri.

“Bagi orang tua siswa yang tidak setuju anaknya sekolah tatap muka, maka dibolehkan secara online, tapi kalau mau ke sekolah harus diantar dan dijemput,” ujarnya.(Rahmadi/Ela)

Baca Juga

Hari Bakti TNI AU ke-79, Wagub Vasko: Pemprov Sumbar Komitmen Perkuat Kolaborasi
Hari Bakti TNI AU ke-79, Wagub Vasko: Pemprov Sumbar Komitmen Perkuat Kolaborasi
TKD Pemprov Sumbar Bertambah Rp534 Miliar, Fokus Pemulihan Infrastruktur hingga Penguatan Ekonomi Masyarakat
TKD Pemprov Sumbar Bertambah Rp534 Miliar, Fokus Pemulihan Infrastruktur hingga Penguatan Ekonomi Masyarakat
Pemulihan Pascabencana, Pemprov Sumbar Optimalkan Tambahan TKD Rp534 Miliar
Pemulihan Pascabencana, Pemprov Sumbar Optimalkan Tambahan TKD Rp534 Miliar
Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui DPRD, Mahyeldi: Masukan Jadi Evaluasi Tata Kelola
Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui DPRD, Mahyeldi: Masukan Jadi Evaluasi Tata Kelola
Daftar Kabupaten/Kota Kena Tegur Pemprov Terkait Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
Daftar Kabupaten/Kota Kena Tegur Pemprov Terkait Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan bahwa penanganan dampak bencana hidrometeorologi tidak boleh dibebankan
Gubernur Layangkan Teguran untuk 12 Kabupaten/Kota, Susun Perkada Tanpa Fasilitasi Pemprov