Langgam.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyelenggarakan diskusi tentang mitigasi dan penanggulangan dampak bencana di Sumbar, serta percepatan kelanjutan pembangunan jalan tol ruas Sicincin – Limapuluh Kota dengan seluruh pihak terkait di Auditorium Gubernuran.
Selain diskusi, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur dan Bupati/Walikota yang daerahnya terdampak pembangunan jalan tol Padang – Limapuluh Kota.
Dalam diskusi tersebut, Gubernur mengaku banyak mendapat saran dan masukan terkait penguatan mitigasi dan penanganan dampak bencana di Sumbar, serta untuk kelancaran pembangunan jalan tol Padang – Limapuluh Kota kedepan.
Terkait dengan kebencanaan, salah satu contoh masukannya adalah membentuk tim atau komunitas kerja untuk pengamanan masyarakat di sepanjang daerah beresiko bencana. Mengingat, saat ini potensi ancamannya masih besar terutama pada daerah sekitar kaki Gunung Marapi.
“Diperkirakan 1 juta meter kubik sisa abu erupsi saat ini masih mengendap di puncak gunung. Tentu ini harus diantisipasi,” ucap Gubernur Mahyeldi, dalam keterangan resmi diterima langgam, Sabtu (25/5/2024).
Kemudian terkait dengan tol, Mahyeldi menyebut, juga banyak masukan. Kendati demikian, ia mengaku saat ini pihaknya masih menunggu penetapan trase (lajur) dari Pemerintah Pusat, untuk kemudian menjadi dasar bagi daerah dalam penetapan lokasi (Penlok) serta pembebasan lahan.
“Intinya semua siap mendukung sesuai bidangnya masing-masing, itu yang patut kita syukuri,” ungkap Gubernur Mahyeldi.
Mahyeldi kemudian menuturkan, sejumlah hal yang berhasil disepakati seluruh peserta dalam diskusi tersebut. Pertama, Bupati/Walikota yang daerahnya terdampak pembangunan jalan tol akan siap membantu upaya pembebasan lahan dan melaporkan perkembangannya secara berkala kepada Gubernur.
Kemudian yang kedua, Perguruan Tinggi bersedia mengerahkan mahasiswanya untuk membantu sosialisasi kebijakan pemerintah terkait kebencanaan, baik untuk mitigasi maupun penanganan bencana kepada masyarakat, dibawah koordinasi Badan Pemanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Ketiga, Pemprov Sumbar akan melibatkan perguruan tinggi untuk melakukan assessment atau identifikasi dan analisis situasi untuk dasar perencanaan kebijakan terkait kebencanaan di Sumbar. Keempat, seluruh pihak berkomitmen untuk bersama-sama melaporkan hasil assessment dan validasi data tersebut kepada Presiden.
“Hasilnya nanti, akan kita laporkan bersama kepada Presiden,” ungkapnya.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, seluruh Rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Sumbar, Bupati/Walikota yang daerahnya terdampak bencana dan akan dilalui tol, Wakil Gubernur Sumbar, Sekda Prov Sumbar, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumbar, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V.
Kemudian juga hadir Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumbar dan Anggota Dewan Pakar Percepatan Pembangunan Sumbar serta sejumlah Kepala OPD terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Sumbar. (*/Fs)
