Langgam.id — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyetujui pembangunan dermaga pengaman untuk melindungi bagan nelayan di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pasir Tiku, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat berdialog langsung dengan para nelayan di TPI Pasir Tiku, Senin (21/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, nelayan menyampaikan kebutuhan dermaga pengaman sebagai tempat berlindungnya bagan saat kondisi gelombang tinggi.
Mahyeldi mengatakan kebutuhan tersebut perlu dicarikan solusi karena berkaitan langsung dengan keselamatan nelayan sekaligus keberlangsungan usaha mereka.
Ia kemudian mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar untuk menindaklanjuti kebutuhan pembangunan dermaga pengaman tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait.
“Yang terpenting bagaimana kebutuhan nelayan ini kita carikan solusinya. Fasilitas yang dibangun harus benar-benar memberikan manfaat, mendukung aktivitas nelayan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Mahyeldi.
Salah seorang nelayan, Boy (48), mengatakan selama ini nelayan Tiku tidak memiliki pelabuhan atau dermaga pengaman untuk menyelamatkan bagan ketika kondisi laut memburuk.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat bagan nelayan rentan mengalami kerusakan hingga kandas akibat gelombang tinggi.
“Setiap tahun kami pasti dapat musibah. Tahun kini saja baru hitungan delapan bulan, sudah empat buah bagan kami yang kandas. Kami tidak punya pelabuhan penyelamatan,” ujar Boy.
Para nelayan mengusulkan agar dermaga pengaman dibangun secara permanen menggunakan konstruksi beton. Usulan itu disampaikan dengan mempertimbangkan kondisi bagan yang sebagian besar masih menggunakan bahan kayu dan konstruksi tradisional.
Dengan adanya dermaga pengaman, nelayan berharap memiliki lokasi yang lebih aman untuk berlindung ketika terjadi gelombang tinggi sehingga risiko kerusakan bagan dapat ditekan.
Selain dermaga pengaman, nelayan juga menyampaikan kebutuhan pabrik es sebagai fasilitas pendukung aktivitas perikanan di kawasan tersebut. Pabrik es dinilai diperlukan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan setelah nelayan kembali dari laut.
Dalam dialog tersebut disampaikan bahwa anggaran pembangunan pabrik es sebelumnya telah dialokasikan, namun proses tender belum menghasilkan pemenang. Mahyeldi meminta kebutuhan tersebut tetap dikawal dan dicarikan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Mahyeldi menegaskan pembangunan fasilitas nelayan harus berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Menurutnya, selain dermaga pengaman dan pabrik es, sarana seperti gudang penyimpanan serta fasilitas pendukung lainnya juga perlu diperkuat untuk menunjang aktivitas ekonomi nelayan.
Ia juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, koperasi nelayan dan pihak swasta dalam merealisasikan berbagai kebutuhan tersebut.
“Pembangunan fasilitas perlu dilakukan secara bertahap dengan memastikan setiap sarana yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Mahyeldi didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar Seifdinon serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar Helmi Heriyanto. (HER)
