Langgam.id - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumbar Ali Tanjung menyatakan menolak rencana pemerintah pusat untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan ini dinilai akan menyulitkan masyarakat.
Menurut Ali Tanjung, kenaikan BBM akan menambah beban ekonomi masyarakat yang terdampak usai diterpa pandemi Covid-19. Saat ini pandemi masih belum 100 persen hilang di Indonesia, bahkan di beberapa daerah ditemukan varian baru.
"Begitu pun ekonomi masyarakat yang belum pulih, namun pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang memberatkan, yaitu menaikan harga BBM. Secara pribadi dan partai kita menolak kebijakan yang tidak prorakyat tersebut,” katanya di Padang, Senin (29/8/2022).
Ali yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Sumbar bidang keuangan itu menambahkan, pemerintah harus mencari solusi dalam menghadapi situasi yang terjadi saat ini.
Jangan serta merta melakukan kenaikan harga BBM yang akan memiliki dampak besar pada ekonomi. Jika naik maka semua harga kebutuhan akan naik, ini pasti terjadi.
Menurut dia langkah yang tepat dilakukan saat ini adalah melakukan pengawasan ketat dan menyaring masyarakat untuk mengonsumsi bahan bakar bersubsidi.
"Masih ada industri yang memakai BBM bersubsidi, begitu juga orang kaya yang menggunakan bahan bakar bersubsidi. Ini perlu mendapatkan perhatian khusus agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran," katanya.
Menurutnya, apabila hal itu benar-benar dilakukan dan pendistribusian BBM bersubsidi ini tepat sasaran maka akan menurunkan beban yang ditanggung negara. Selama ini terkesan ada pembiaran sehingga BBM subsidi dengan gampang digunakan orang yang tidak tepat.
Dia mendukung upaya Pertamina dalam menyaring orang yang akan mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi dengan aplikasi serta sistem yang mereka buat.
"Digitalisasi penyaluran ini tentu bagus dan banyak tantangan di lapangan. Kita dukung itu namun untuk menaikkan harga BBM, kita dengan tegas menolak hal tersebut," kata dia.
Selain itu pemerintah juga dapat mencari alternatif dengan membeli minyak mentah yang dapat diolah di dalam negeri dan ini tentu tidak membutuhkan anggaran yang banyak. Apalagi Sumbar saat ini mengalami inflasi yang cukup tinggi dan apabila harga BBM naik maka memberatkan masyarakat Sumbar.
Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib yang juga Fraksi Demokrat mengatakan, saat ini masih tidak sesuai peruntukan BBM bersubsidi yang ditunjukkan dengan data 80 persen pengguna BBM bersubsidi adalah golongan mampu.
“Saya melihat pengguna motor ini menyerap konsumsi BBM tidak terlalu signifikan. Pengguna motor inilah yang mestinya mendapat kesempatan seluasnya untuk mengkonsumsi BBM bersubsidi baik dari jenis pertalite maupun solar," katanya.
Selain itu, mobil di bawah 1500 cc juga masih dapat ditoleransi untuk menikmati subsidi BBM dan yang perlu mendapat prioritas adalah para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dimana kendaraan logistiknya perlu dapat sokongan untuk mengembangkan bisnis mereka.
Dia mengingatkan pemerintah, bahwa ketika BBM naik, dengan kondisi perekonomian belum normal akibat pandemi, akan memicu peningkatan inflasi yang sangat besar.
Baca Juga: Ini 4 Daerah di Sumbar yang Wajib Terdaftar di MyPertamina untuk Bisa Beli BBM Subsidi
"Bahkan, daya beli masyarakat akan semakin jatuh yang menyebabkan angka kemiskinan semakin melonjak," katanya.
—
