Langgam.id – Epidemiolog Universitas Andalas Defriman Djafri menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar menata ulang strategi yang ada sebelumnya dalam pengendalian pandemi covid-19. Dia mengusulkan agar Dinas Kesehatan dijadikan ujung tombak dalam mengatasi masalah ini.
“Tidak ada kata terlambat, strategi pengendalian perlu ditata ulang. Pertama, penguatan peran dinas Kesehatan sebagai leader, baik provinsi, kabupaten/kota yang sudah terorganisir dalam satuan desa siaga atau kampung KB dan lainnya,” ungkap Defriman kepada wartawan, Rabu (30/9/2020).
Defriman juga mengungkapkan pemprov mesti melakukan evaluasi di tengah banyaknya masyarakat yang terinfeksi covid-19 kini. Ia menilai permasalahan yang dihadapi juga lantaran kepala daerah tidak yakin bahwa dinas kesehatan mampu menjadi pusat dalam menangani covid-19. Tidak hanya itu, menurutnya strategi yang disusun pun harus sistematis terhadap upaya tracing, isolasi, promosi dan edukasi serta literasi resiko covid-19.
Baca juga: 251 Lagi Positif, Berikut Sebaran Data dan Zona Covid-19 Sumbar Terkini
Sementara itu, ia juga mengkritik pemerintah dalam penempatan pihak-pihak yang tidak sesuai dengan keahlian untuk mengatur pengendalian covid-19, sehingga yang terjadi justru memperparah keadaan yang ada.
Adapun Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat ini juga menyarankan agar pemerintah dapat membangun keikutsertaan masyarakat dalam upaya menghadapi dan melawan krisis akibat yang ditimbulkan oleh covid-19.
“Ini, sangat penting sebagai bekal ke depan, modal sosial atau jejaring sosial yang ada selama ini seolah-olah tertelan akibat covid-19. Kita ada kader kesehatan, majelis taklim, kelompok tani dan kelompok tanggap bencana, dan beberapa kabupaten/kota yang sudah terorganisisr dalam satuan desa siaga atau kampung KB dan lainnya,” jelas Defriman.
Lebih lanjut, ia juga meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan acara-acara yang sifatnya besar yang akan dilaksanakan, karena melihat keadaan sekarang malah memperburuk dan lebih tinggi resiko penularan covid-19. Semisal pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Meski pelaksanaannya tidak dapat ditunda lagi, namun diharapkan pemerintah dapat Menyusun strategi dan skenario semaksimal mungkin agar dapat terhindar dari kemungkinan buruk yang terjadi. (Natasya/ABW)
