Langgam.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Sumatra Barat (Sumbar) akan segera membawa persoalan interpelasi terhadap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus), dan akan meminta pandangan seluruh fraksi terkait wacana interpelasi tersebut.
Ketua DPRD Sumbar, Supardi menyebutkan, pihaknya telah melaksanakan rapat pimpinan diperluas untuk menanggapi usulan penggunaan hak istimewa DPRD untuk bertanya kepada gubernur tersebut.
"Kemarin kita sudah sepakati, seluruh fraksi. Telah rapat, bahwa interpelasi akan kita agendakan di Badan Musyawarah (Bamus) berikutnya," ujar Supardi kepada Langgam.id, Jumat (14/2/2020).
Dalam rapat (Bamus) nantinya, kata Supardi, akan diminta penyampaian pandangan fraksi terhadap usulan interpelasi kepada Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno soal perjalanan dinas ke luar negeri dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, DPRD Sumbar melalui Sekretariat Dewan (Sekwan) juga sudah melakukan verifikasi terhadap berkas yang diberikan pengusul hak interpelasi tersebut.
Bamus itu, katanya akan berakhir akhir Februari. Maka, rapat Bamus kedepannya, DPRD mengagendakan paripurna internal untuk penyampaian ekspos dan kesepakatan bahwa hal ini dijadikan interpelasi lembaga.
"Kalau masalah tanggal, itu menyesuaikan saja nanti," ucapnya.
Diketahui sebelumnya, bahwa DPRD Sumbar akan menggunakan hak interpelasinya terhadap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Interpelasi itu merupakan wacana dari Fraksi Gerindra, sebagaimana arahan dari ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gerindra, Andre Rosiade.
Lalu, Frkasi Gerindra terus melakukan penjaringan, agar fraksi lain juga menyepakati adanya interpelasi terhadap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno atas perjalanan luar negeri tersebut.
Dalam masa penjaringan, juga muncul wacana bahwa interpelasi tidak hanya soal perjalanan luar negeri. Tapi, juga soal pengelolaan BUMD.
Setelah penjaringan, awalnya hanya tiga fraksi yang menyatakan sepakat dengan adanya interpelasi tersebut, yaitu Gerindra, Demokrat dan Golkar. Usulan juga telah ditandatangani oleh 15 anggota DPRD Sumbar yang terdiri dari 13 anggota DPRD dari fraksi Gerindra, satu dari fraksi Golkar dan satu dari fraksi Demokrat. (Rahmadi/ZE)
